Data Bansos Diperbarui, Mensos Ungkap 470 Ribu KPM Baru Mulai Terima Bantuan Tahun 2026

Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf. (Foto: setneg.go.id)

Editor: Zaky AH

GEBRAK.ID; JAKARTA — Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial kepada lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada triwulan kedua tahun 2026. Penambahan penerima bansos tersebut merupakan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini terus diperbarui secara terintegrasi.

Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengatakan, para penerima baru tersebut sebelumnya belum tercatat menerima bantuan pada triwulan pertama tahun ini.

“Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama,” ujar Saifullah Yusuf dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Saifullah, penyaluran bantuan sosial kini semakin mengandalkan validitas data yang diperbarui bersama Badan Pusat Statistik serta pemerintah daerah agar bantuan lebih tepat sasaran.

DTSEN Jadi Acuan Baru Penyaluran Bansos

Mensos menjelaskan, DTSEN kini menjadi rujukan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial melalui Kementerian Sosial.

Pemerintah, kata Saifullah, berupaya memperkuat akurasi data kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi digital dan dukungan sumber daya manusia hingga tingkat desa.

Saat ini, lebih dari 70 ribu operator data desa telah dilibatkan dalam sistem pembaruan data sosial nasional.

“Alhamdulillah, sekarang kita telah memiliki lebih dari 70 ribu operator data desa, yang mana melalui aplikasi SIK-NG ini sudah terhubung dengan Dinsos kabupaten/kota, Dinsos provinsi, dengan Kementerian Sosial, dan dengan DTSEN yang dikelola langsung oleh BPS,” kata Saifullah.

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih cepat dan akurat, termasuk mengevaluasi keluarga yang layak menerima bantuan maupun yang perlu diperbarui datanya.

Warga Kini Lebih Mudah Perbarui Data

Keberadaan operator desa juga dinilai mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivasi, perbaikan, maupun pembaruan data penerima bantuan sosial.

Pemerintah berharap integrasi sistem tersebut mampu meminimalkan persoalan bantuan tidak tepat sasaran yang selama ini sering menjadi sorotan publik.

Selain itu, pemutakhiran data secara berkala juga dianggap penting untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa segera masuk dalam daftar penerima manfaat.

BPS Catat Angka Kemiskinan Turun

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa angka kemiskinan nasional hingga September 2025 berada di level 8,25 persen.

Sementara tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,78 persen.

“Hingga triwulan kedua 2026, jumlah penduduk yang teregistrasi dalam DTSEN yang telah direkonsiliasi dengan data Dukcapil tercatat sebanyak 289 juta orang,” ujar Amalia.

Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan perlindungan sosial, termasuk penyaluran bansos, subsidi, hingga program pengentasan kemiskinan nasional.

Dengan pembaruan data yang terus dilakukan, pemerintah berharap distribusi bantuan sosial ke depan semakin transparan, tepat sasaran, dan mampu membantu masyarakat yang paling membutuhkan.

(Sumber: Kementerian Sosial)

Berbagi :