Guru Besar USU Iskandar Zulkarnain Soroti “Komunikasi Bunglon” di Politik Modern, Bisa Gerus Kepercayaan Publik

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Sumatra Utara (USU), Iskandar Zulkarnain, saat menjadi pembicara dalam simposium Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026). (Foto: Dok.APDIKI)

Editor: A Rayyan K

GEBRAK.ID; BOGOR – Fenomena perubahan sikap dan retorika para elite politik yang kerap muncul di ruang publik dinilai bukan lagi sekadar dinamika biasa dalam demokrasi. Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Sumatra Utara (USU), Iskandar Zulkarnain, menyebut praktik tersebut telah berkembang menjadi strategi komunikasi politik untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan.

Pandangan itu disampaikan Iskandar saat menjadi pembicara dalam simposium Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026).

Dalam pemaparannya bertajuk “Komunikasi Bunglon dalam Politik Modern: Kemunafikan sebagai Strategi Komunikasi dalam Mempertahankan Legitimasi Kekuasaan”, Iskandar menjelaskan bahwa komunikasi politik tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk membangun legitimasi kekuasaan.

“Komunikasi politik tidak hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga membangun legitimasi kekuasaan melalui narasi yang dapat diterima publik,” ujar Iskandar.

Menurut dia, politik modern saat ini sering memperlihatkan kesenjangan antara retorika moral yang disampaikan kepada publik dengan praktik politik yang dijalankan di lapangan. Kondisi tersebut melahirkan fenomena political hypocrisy atau kemunafikan politik.

Iskandar menjelaskan, salah satu bentuk yang paling menonjol ialah apa yang ia sebut sebagai “komunikasi bunglon”, yakni strategi menyesuaikan pesan politik kepada kelompok audiens yang berbeda demi menjaga dukungan politik.

“Strategi ini muncul sebagai respons terhadap tekanan multi-kepentingan dan persaingan politik dalam sistem demokrasi modern,” katanya.

Dalam model konseptual yang dipaparkannya, komunikasi bunglon menghasilkan retorika moral yang adaptif dan memengaruhi cara publik menilai konsistensi seorang politisi maupun penguasa. Dampaknya pun dinilai bisa beragam, mulai dari memperkuat legitimasi kekuasaan hingga memicu kemunduran demokrasi atau democratic backsliding.

Ia menambahkan, praktik tersebut kerap dilakukan melalui strategi ambiguitas komunikasi (strategic ambiguity), komunikasi digital yang ditargetkan pada kelompok tertentu, hingga perubahan retorika yang disesuaikan dengan kepentingan politik yang sedang berkembang.

“Strategi ini bersifat adaptif karena politik modern menghadapi audiens yang sangat beragam,” ujarnya.

Meski demikian, Iskandar mengingatkan bahwa komunikasi bunglon merupakan “pedang bermata dua”. Di satu sisi, strategi itu dapat membantu menciptakan kompromi politik, meredam konflik, dan menjaga kohesi sosial. Namun di sisi lain, jika dilakukan secara berlebihan, praktik tersebut justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi.

“Ketika publik melihat adanya inkonsistensi dan manipulasi politik secara terus-menerus, maka kepercayaan terhadap institusi demokrasi bisa menurun,” jelasnya.

Ia menilai masyarakat masih dapat mentoleransi praktik semacam itu selama pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata bagi publik. Karena itu, transparansi politik, akuntabilitas publik, serta pengawasan media dan masyarakat sipil dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah manipulasi politik yang berlebihan.

Di akhir paparannya, Iskandar menegaskan bahwa komunikasi bunglon memang menjadi strategi adaptif dalam masyarakat yang plural. Namun, apabila jurang antara retorika dan praktik politik semakin lebar, legitimasi kekuasaan pada akhirnya akan melemah seiring menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi.

(Siaran Pers)