Editor: Sulistio
Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah
dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri di Jakarta, Senin
(25/5/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID; JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagai langkah memperkuat efektivitas kolaborasi internasional di tingkat daerah. Peluncuran instrumen tersebut diharapkan mampu menjadi standar baru agar kerja sama luar negeri tidak lagi berhenti pada kegiatan seremonial semata.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa visi besar menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk melalui kerja sama internasional yang memberi manfaat konkret bagi masyarakat.
Menurut Tomsi, selama ini banyak daerah telah menjalin kemitraan dengan lembaga maupun pemerintah luar negeri. Namun, keberhasilan program sering kali sulit diukur karena belum adanya instrumen evaluasi yang baku dan terintegrasi.
“Manfaatkan instrumen ini dengan baik, pahami dan sosialisasikan agar seluruh daerah mampu melaksanakan kerja sama yang lebih terukur,” ujar Tomsi saat membuka Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Tomsi juga menyoroti sejumlah hambatan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah, mulai dari persoalan administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, regulasi, hingga pembiayaan program kerja sama luar negeri. Karena itu, kehadiran instrumen Monev dinilai penting sebagai pedoman sekaligus alat pembelajaran antardaerah.
Tomsi mengingatkan bahwa banyak program kerja sama internasional yang selama ini hanya menghasilkan dokumen administratif tanpa dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Padahal, menurutnya, inti dari kerja sama luar negeri harus mampu menghadirkan karya nyata bagi pembangunan daerah.
“Sekarang yang dibutuhkan adalah hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Output dari setiap kerja sama harus jelas manfaatnya,” tegas Tomsi.
Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) lebih aktif membantu kepala daerah memilih mitra kerja sama luar negeri yang tepat dan potensial.
Peluncuran instrumen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola kerja sama internasional daerah agar lebih efektif, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah di Indonesia.
(Sumber: Puspen Kemendagri)