Editor: A Rayyan K
Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). (Foto: Youtube Sekretariat Presiden RI)
GEBRAK.ID; NGANJUK — Presiden RI Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras kepada pejabat negara yang terlibat penyelewengan dan korupsi. Dalam pidatonya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Prabowo menegaskan tidak akan melindungi siapa pun, termasuk orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah pejabat.
“Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar. Dia bilang yang diperiksa ini beberapa orang dekat sama Presiden,” ujar Prabowo di hadapan tamu undangan.
Namun, respons Prabowo justru tegas dan tanpa kompromi. Prabowo meminta proses pemeriksaan tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. “Teruskan pemeriksaan. Tidak ada urusan mau orang dekat saya atau bukan. Kalau ada indikasi penyelewengan, periksa,” tegasnya.
Pidato tersebut langsung menjadi perhatian publik karena menunjukkan sikap keras Prabowo terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan jabatan di lingkungan pemerintahan.
Soroti Pejabat yang Menyalahgunakan Kepercayaan
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku prihatin karena masih banyak pejabat yang diduga menyalahgunakan jabatan setelah diberi kepercayaan besar oleh negara dan rakyat.
Menurut dia, pejabat publik seharusnya menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab, bukan justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Prabowo juga mengingatkan bahwa di era digital saat ini, berbagai bentuk penyelewengan semakin mudah terungkap. Teknologi membuat transaksi maupun aktivitas mencurigakan lebih gampang terlacak dibanding sebelumnya.
“Saya heran sekarang ada digital, ada macam-macam, pasti ketahuan,” kata Prabowo.
Meski demikian, Prabowo mengaku paling sedih melihat dampak sosial yang harus ditanggung keluarga pejabat yang tersandung kasus hukum. “Yang paling saya sedih nanti anak dan istrinya,” ujarnya.
Meski begitu, Kepala Negara memastikan proses hukum tetap harus berjalan demi menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan rakyat.
Tak Pandang Partai dan Latar Belakang
Prabowo juga menegaskan penindakan tidak hanya berlaku bagi pihak di luar lingkarannya. Ia bahkan menyebut sejumlah kader Partai Gerindra juga pernah diproses hukum.
Pernyataan itu dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintahan saat ini ingin menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Prabowo menambahkan, pejabat aktif maupun mantan pejabat, termasuk dari unsur militer, seharusnya mengakhiri masa pengabdian secara terhormat dan tidak meninggalkan catatan buruk.
Prabowo pun memberi peringatan keras kepada pihak yang enggan mengembalikan uang hasil penyelewengan. “Kalau tidak mau mengembalikan yang didapat secara tidak halal, ya sudah, urusan sama kejaksaan,” kata dia.
TNI dan Polri Diingatkan Jangan Jadi “Backing”
Selain menyoroti pejabat sipil, Prabowo juga memberi perhatian serius kepada institusi TNI dan Polri. Ia meminta aparat keamanan tidak terlibat ataupun membekingi praktik ilegal.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa aparat negara digaji oleh rakyat sehingga harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan melindungi pelanggaran hukum.
“Saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, dan kegiatan ilegal lainnya,” tegas Prabowo.
Prabowo meminta pimpinan TNI dan Polri terus melakukan pembenahan internal agar aparat benar-benar menjadi pelindung rakyat.
Menurut Prabowo, reformasi di tubuh aparat penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Presiden RI juga mengapresiasi langkah TNI dan Polri yang mulai aktif membantu program pemerintah, termasuk mendukung swasembada pangan dengan turun langsung ke sawah dan ladang bersama masyarakat. “Inilah yang saya katakan tentara rakyat dan polisi rakyat,” ucapnya.
Pernyataan keras Prabowo ini pun dinilai menjadi pesan politik penting bahwa pemerintah tidak ingin kompromi terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan, terlebih di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.
(Siaran Pers Sekretariat Presiden)
Posting Komentar untuk "Prabowo Ultimatum Pejabat Nakal: Meski Orang Dekat, Kalau Seleweng Tetap Diperiksa!"