Editor: Zaky AH
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor (tengah) saat
menghadiri kegiatan Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan
Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta,
Rabu (13/5/2026). (Foto: Biro Humas Kemnaker)
GEBRAK.ID; JAKARTA — Pemerintah mulai memberi perhatian serius terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertahanan dan keamanan maritim. Di tengah meningkatnya tantangan geopolitik global dan perkembangan teknologi yang bergerak cepat, kompetensi personel dinilai menjadi kunci utama menjaga kekuatan maritim Indonesia.
Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menghadiri kegiatan Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah menekankan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bukan sekadar dokumen formal, melainkan fondasi penting dalam menciptakan SDM profesional yang siap menghadapi tantangan modern.
Menurutnya, sertifikasi kompetensi kini menjadi kebutuhan strategis, terutama bagi institusi yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara dan pengelolaan wilayah maritim.
“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujar Afriansyah.
Ia menjelaskan, dunia kerja saat ini menuntut tenaga profesional yang tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga kompetensi yang diakui secara resmi melalui sertifikasi. Hal tersebut dinilai penting agar kualitas SDM Indonesia mampu bersaing di tingkat global.
Bagi TNI Angkatan Laut, peningkatan kualitas personel menjadi semakin penting karena tantangan keamanan maritim saat ini terus berkembang. Ancaman di laut tak lagi sebatas persoalan wilayah, tetapi juga berkaitan dengan perdagangan internasional, keamanan siber, hingga penguasaan teknologi pertahanan modern.
Afriansyah menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam jalur perdagangan global. Karena itu, wilayah maritim Indonesia harus dijaga dengan sistem pertahanan yang kuat dan modern.
“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.
Afriansyah menilai penguatan sistem sertifikasi kompetensi di lingkungan TNI AL menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh personel memiliki kemampuan yang relevan dengan perkembangan zaman.
Tak hanya itu, sertifikasi kompetensi juga dianggap mampu meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai tantangan baru di sektor maritim.
Dalam kegiatan tersebut, Afriansyah turut mengapresiasi langkah TNI Angkatan Laut bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL yang terus memperkuat sistem sertifikasi berbasis standar profesi nasional.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam membangun SDM unggul menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
“Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi harus terus diperkuat agar Indonesia memiliki SDM yang mampu bersaing secara global,” ujar Afriansyah.
Pemerintah belakangan terus mendorong percepatan pembangunan SDM unggul di berbagai sektor strategis, termasuk industri maritim dan pertahanan. Sertifikasi kompetensi dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kualitas tenaga kerja Indonesia memiliki standar yang jelas dan diakui.
Selain mendukung profesionalisme, sistem sertifikasi juga dinilai mampu meningkatkan daya saing SDM Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Penguatan kualitas SDM maritim menjadi isu penting karena Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Mulai dari jalur logistik internasional, sektor perikanan, energi laut, hingga pertahanan kawasan, semuanya membutuhkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi perubahan teknologi.
Dengan penguatan sertifikasi kompetensi di lingkungan TNI AL, pemerintah berharap lahir personel maritim yang tidak hanya tangguh dalam pertahanan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari transformasi Indonesia menuju negara maritim modern.
(Sumber: Biro Humas Kemnaker)
Posting Komentar untuk "Sertifikasi TNI AL Disorot Wamenaker, SDM Maritim Indonesia Dinilai Harus Naik Kelas"