Editor: A. Rayyan K
Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Dino Patti Djalal. (Foto: BPMI Setpres)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Intensitas perjalanan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, sejumlah kalangan menilai frekuensi kunjungan internasional Presiden Prabowo perlu dievaluasi agar lebih efektif dan sejalan dengan kondisi ekonomi nasional.
Salah satu kritik datang dari pendiri sekaligus Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu meminta Prabowo mengurangi frekuensi perjalanan ke luar negeri yang dinilai terlalu sering dan berpotensi menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar.
Menurut Dino, dirinya menyampaikan pandangan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah menerima penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo.
"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan keluar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," kata Dino melalui akun Instagramnya, Sabtu (30/5/2026).
Lebih dari 50 Kunjungan ke 28 Negara
Dalam 15 bulan pertama pemerintahannya, Prabowo tercatat telah melakukan lebih dari 50 perjalanan ke 28 negara. Jumlah tersebut disebut hampir dua kali lipat dibandingkan frekuensi kunjungan luar negeri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada periode awal pemerintahannya.
Data yang beredar menunjukkan Prabowo telah menghabiskan sekitar 95 hingga 112 hari di luar negeri, atau setara hampir empat bulan hari kerja.
Dino bahkan menyebut Prabowo sebagai salah satu kepala negara yang paling sering melakukan lawatan internasional dalam periode tersebut.
"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri," ujar Dino.
Berapa Biaya Satu Kunjungan Presiden?
Meski pemerintah tidak merinci biaya setiap perjalanan secara terbuka, berbagai komponen kunjungan kenegaraan memang memerlukan anggaran besar.
Biaya tersebut mencakup:
* Tim pendahulu dan protokol
* Sewa atau operasional pesawat kepresidenan
* Pengamanan Presiden dan delegasi
* Akomodasi hotel
* Transportasi lokal
* Konsumsi dan logistik
* Uang harian delegasi
* Pengawalan media dan staf pendukung
Dino memperkirakan satu kunjungan luar negeri Presiden dapat menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah, tergantung jumlah negara yang dikunjungi, lama perjalanan, dan ukuran delegasi.
Jika menggunakan asumsi konservatif Rp20 miliar hingga Rp50 miliar per kunjungan, maka lebih dari 50 lawatan luar negeri berpotensi menyerap anggaran sekitar Rp1 triliun hingga Rp2,5 triliun selama 15 bulan.
Apabila beberapa perjalanan multinegara dan kunjungan kenegaraan besar mencapai lebih dari Rp100 miliar, total anggaran yang terserap diperkirakan bisa lebih tinggi lagi. Namun angka tersebut masih berupa estimasi karena tidak ada rincian resmi yang dipublikasikan pemerintah untuk setiap lawatan.
Kontras dengan Kebijakan Efisiensi
Sorotan terhadap aktivitas diplomasi Presiden RI muncul karena sebelumnya Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan efisiensi belanja negara, termasuk memangkas perjalanan dinas kementerian dan lembaga hingga 50 persen.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penghematan anggaran nasional senilai Rp306,6 triliun.
Karena itu, sebagian kalangan mempertanyakan konsistensi antara semangat efisiensi dengan tingginya frekuensi kunjungan internasional Presiden RI.
Diplomasi Aktif atau Sekadar Simbolik?
Di sisi lain, pendukung pemerintah berpendapat bahwa diplomasi aktif diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Kehadiran Presiden Prabowo dalam berbagai forum internasional dianggap penting untuk menarik investasi, memperluas kerja sama ekonomi, serta memperkuat pengaruh Indonesia di panggung dunia.
Namun sejumlah pengamat menilai diplomasi yang dilakukan harus menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan visibilitas atau prestise politik di level internasional.
Kritik juga muncul karena sebagian kunjungan dinilai lebih banyak bersifat seremonial dibanding menghasilkan kesepakatan strategis yang berdampak langsung terhadap ekonomi nasional.
Terbaru, Prabowo kembali mengunjungi Prancis dan bertemu Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris. Menariknya, kunjungan tersebut menjadi lawatan ketiga Prabowo ke Prancis hanya dalam kurun waktu beberapa bulan sepanjang 2026.
Perdebatan mengenai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden RI diperkirakan masih akan berlanjut. Di satu sisi, diplomasi aktif dianggap penting untuk memperkuat posisi Indonesia. Namun di sisi lain, publik juga menuntut transparansi, efektivitas, dan manfaat nyata dari setiap rupiah anggaran yang digunakan dalam kunjungan kenegaraan.
(Berbagai Sumber)