Viral Nilai Dikurangi Meski Jawaban Benar pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026, Wakil Ketua MPR Minta Maaf

Viral di media sosial, video perdebatan dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat memicu sorotan publik. Dewan juri dinilai tak objektif setelah dua peserta memberikan jawaban serupa, namun hanya satu tim yang mendapat poin penuh. (Foto: Tangkapan layar video medsos)

Editor: Devona R

GEBRAK.ID -- Polemik penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berbuntut panjang. Setelah video insiden itu viral di media sosial dan memicu kritik publik, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Akbar mengakui adanya kelalaian dari dewan juri dalam proses penilaian lomba yang berlangsung di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Ia memastikan MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlombaan maupun kinerja para juri yang bertugas.

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar dalam keterangan resmi MPR RI, Senin (11/5/2026).

Kasus ini menjadi sorotan karena dianggap mencederai semangat kompetisi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi objektivitas dan sportivitas.

Kronologi Polemik Penilaian

LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat diikuti sembilan SMA dari berbagai daerah. Setelah melalui beberapa tahap, tiga sekolah berhasil melaju ke babak final, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Polemik bermula ketika dewan juri membacakan pertanyaan rebutan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab. Salah satu peserta menyampaikan jawaban:

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Namun di luar dugaan, dewan juri justru memberikan pengurangan nilai minus lima kepada Regu C.

Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama dilempar kembali kepada peserta lain. Regu B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang secara substansi dinilai sama.

Kali ini, dewan juri justru memberikan nilai penuh 10 poin dengan alasan inti jawaban sudah benar.

Situasi itu langsung memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak. Mereka menilai jawaban yang diberikan sama persis dengan jawaban Regu B.

“Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B,” ujar salah satu peserta.

Juri Sebut tidak Mendengar Unsur DPD

Menanggapi protes tersebut, salah satu juri yang juga Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita WB, menjelaskan bahwa dewan juri tidak mendengar adanya penyebutan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam jawaban Regu C.

Padahal, peserta Regu C bersikeras bahwa mereka telah menyebutkan unsur tersebut secara lengkap. Bahkan mereka meminta audiens untuk menjadi saksi atas jawaban yang telah disampaikan.

Suasana final pun sempat memanas ketika peserta terus meminta klarifikasi. Namun pihak panitia melalui pembawa acara meminta seluruh peserta menghormati keputusan dewan juri.

“Keputusan saya kira di dewan juri ya,” kata Dyastasita.

Sementara itu, juri lainnya, Indri Wahyuni, menilai persoalan utama terletak pada artikulasi jawaban peserta yang dianggap kurang jelas.

“Artikulasi itu penting. Kalau dewan juri menilai tidak mendengar dengan jelas, maka dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” ujarnya.

Pernyataan tersebut justru memicu gelombang kritik dari publik. Banyak warganet menilai keputusan juri tidak konsisten karena jawaban peserta dianggap identik.

Viral di Media Sosial

Potongan video insiden itu dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan menuai perhatian luas. Banyak netizen mempertanyakan profesionalitas dewan juri dalam ajang resmi tingkat nasional tersebut.

Sejumlah pengamat pendidikan juga menilai evaluasi menyeluruh memang diperlukan agar lomba akademik tidak kehilangan kredibilitas di mata pelajar.

LCC Empat Pilar merupakan program rutin MPR RI untuk memperkuat pemahaman pelajar mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun insiden di Kalimantan Barat kini menjadi catatan penting bahwa aspek transparansi dan konsistensi penilaian harus diperhatikan secara serius agar semangat pendidikan tetap terjaga.

(Berbagai Sumber)

Berbagi :