 |
| WFH ASN masih akan berlanjut hingga dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai dipanggil presiden ke istana negara, Kamis (21/5/2026). (Foto: Dok. Sekretariat kabinet) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA — Pemerintah berencana melanjutkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (21/5/2026).
Airlangga mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi efektivitas kebijakan WFH yang sebelumnya diterapkan satu hari dalam sepekan, khususnya setiap Jumat. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai mampu membantu efisiensi penggunaan energi dan mengurangi mobilitas harian ASN di tengah tekanan global terhadap harga energi.
“Evaluasi sementara menunjukkan ada penghematan konsumsi BBM dan penurunan mobilitas kendaraan dinas, sehingga kebijakan ini akan dilanjutkan sekitar dua bulan ke depan,” ujar Airlangga kepada wartawan usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo tetap menitikberatkan pada efisiensi anggaran negara, penghematan energi, dan transformasi budaya kerja berbasis digital. Pemerintah menilai pola kerja fleksibel masih relevan diterapkan selama tidak mengganggu pelayanan publik dan aktivitas ekonomi strategis.
Sebelumnya, pemerintah resmi menerapkan WFH bagi ASN satu hari setiap pekan sejak April 2026. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah adaptif menghadapi dinamika ekonomi global dan kenaikan harga minyak dunia.
Airlangga menjelaskan, hari Jumat dipilih karena beban kerja dinilai relatif lebih ringan dibanding hari kerja lainnya. Selain itu, sejumlah kementerian sebelumnya juga telah menerapkan sistem kerja digital dan fleksibel pascapandemi COVID-19.
“Kita pilih hari Jumat karena memang aktivitasnya tidak sepenuh Senin sampai Kamis,” kata Airlangga dalam keterangan sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan sektor pelayanan publik tetap berjalan normal. Layanan kesehatan, keamanan, transportasi, logistik, energi, hingga sektor keuangan tetap diwajibkan beroperasi seperti biasa dan tidak sepenuhnya mengikuti pola WFH.
Pemerintah juga sebelumnya menyebut kebijakan WFH berpotensi menghemat belanja negara dan konsumsi bahan bakar masyarakat dalam jumlah besar. Selain ASN pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta juga didorong menerapkan pola kerja serupa sesuai kebutuhan masing-masing instansi dan perusahaan.
Di sisi lain, sejumlah daerah mulai melaporkan penurunan konsumsi BBM dan mobilitas kendaraan dinas sejak kebijakan WFH diterapkan. Pemerintah akan terus memantau dampak kebijakan tersebut terhadap produktivitas kerja, pelayanan masyarakat, dan aktivitas ekonomi nasional sebelum menentukan langkah lanjutan.
(sumber: sekretariat kabinet)