 |
| KNARA gelar demontrasi di dua tempat berbeda hari ini Selasa, ( 23/6/2026). Foto: instagram) |
Editor: Damar Pratama
GEBRAK.ID, JAKARTA - Sebanyak 1.273 personel gabungan kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya dua aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026). Kedua demonstrasi tersebut digelar oleh Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN KNARA) dan sejumlah elemen massa lainnya.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengungkapkan bahwa aksi pertama berlangsung di kawasan Medan Merdeka Barat, tepatnya di Pos Polisi Merdeka Barat, Gambir, mulai pukul 09.00 WIB . "Unjuk rasa dari Dewan Pengurus Nasional KNARA dan beberapa elemen di wilayah Gambir," ujar Erlyn dalam keterangan tertulisnya.
Bersamaan dengan aksi di kawasan Monas, massa dari kelompok yang sama juga menggelar demonstrasi di depan Gedung Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kedua titik lokasi tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas, sehingga pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk mencari jalur alternatif.
"Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berlangsung untuk menghindari potensi kepadatan arus lalu lintas," tutur Erlyn .
Pengamanan dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, kepolisian menerjunkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek di wilayah Jakarta Pusat . Jumlah personel yang disiagakan mencapai 1.273 orang guna memastikan jalannya aksi penyampaian pendapat berlangsung aman dan kondusif .
Selain pengamanan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan volume dan dinamika massa di lokasi . Pengguna jalan diimbau untuk menghindari kawasan sekitar unjuk rasa guna mengantisipasi kemacetan yang berpotensi terjadi.
Latar Belakang Aksi KNARA
Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) merupakan koalisi yang menyuarakan isu-isu reforma agraria. Beberapa tuntutan yang kerap disuarakan oleh kelompok ini antara lain berkaitan dengan penegakan Pasal 33 UUD 1945, pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, serta penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
Pada hari Senin (22/6/2026) atau sehari sebelumnya, DPR RI telah menerima audiensi perwakilan massa aksi KNARA. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria.
"Karena ini lintas komisi dan institusi, baik lembaga maupun kementerian, maka nanti ini akan ditangani secara khusus oleh tim Pansus," kata Saan .
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), juga menyampaikan keprihatinannya dan berjanji akan memetakan keluhan yang disampaikan, termasuk soal dugaan intimidasi terhadap petani serta tumpang tindih kepemilikan tanah.
(berbagai sumber)
Imbauan untuk Masyarakat
Kepolisian mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak membawa barang berbahaya demi kelancaran kegiatan . Masyarakat yang hendak beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi disarankan untuk mencari rute alternatif serta berangkat lebih awal guna menghindari potensi kemacetan .