Editor: A. Rayyan K
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: dpr.go.id)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai dinamika politik yang berkembang di Indonesia merupakan sesuatu yang lumrah dalam sistem demokrasi. Menanggapi isu mengenai posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belakangan menjadi sorotan sejumlah politisi, AHY memilih menekankan pentingnya menjaga fokus pada kepentingan bangsa.
Menurut AHY, setiap partai politik memiliki pandangan, strategi, dan kepentingan masing-masing. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh kekuatan politik seharusnya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau partai.
"Kita menghormati semua partai politik yang memiliki sikap dan pandangannya masing-masing. Yang terpenting, kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan partisan," kata AHY kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menegaskan, perhatian utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Fokus kita adalah ekonomi. Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga, daya beli masyarakat terjaga, lapangan pekerjaan terbuka, kemiskinan bisa diturunkan, dan ketimpangan dapat ditekan," ujarnya.
AHY kemudian menjelaskan pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di dua posisi berbeda, yakni sebagai partai pendukung pemerintah maupun sebagai oposisi. Menurutnya, kedua peran tersebut sama-sama memiliki tanggung jawab dalam memperkuat demokrasi.
Saat menjadi bagian dari pemerintahan, kata AHY, sebuah partai memiliki kewajiban mengawal jalannya pemerintahan agar mampu memenuhi janji-janji politik kepada rakyat.
Sebaliknya, ketika berada di luar pemerintahan, peran oposisi bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan memberikan kritik yang membangun sekaligus menawarkan solusi bagi berbagai persoalan bangsa. "Dan bukan pula mendiskreditkan seolah semuanya salah," tambah AHY.
Meski demikian, AHY menilai pemerintah juga harus membuka ruang bagi kritik dan aspirasi publik yang memang berdasar. Menurutnya, mekanisme checks and balances merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
AHY menegaskan Partai Demokrat yang kini menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terus mengawal berbagai kebijakan agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.
"Hari ini Demokrat bersama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin terus mengawal agar program-program dan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, ekonomi tumbuh dengan keadilan, serta berbagai agenda besar lainnya," kata AHY.
Pernyataan AHY muncul setelah sebelumnya Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP menentukan sikap politik secara lebih tegas, apakah akan bergabung dalam koalisi pemerintahan atau mengambil posisi sebagai oposisi.
Jazilul menilai kejelasan sikap tersebut penting menyusul mencuatnya isu keterlibatan salah seorang tokoh kader PDIP dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6).
Hingga kini, PDIP belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perubahan posisi politiknya. Partai berlambang banteng moncong putih itu masih menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sesuai mekanisme konstitusi, sembari tetap menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
(Sumber: DPR RI)