 |
| Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPI. (Foto: Sekneg) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui sektor manufaktur nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan sebanyak 55 ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan dalam 10 hari ke depan akibat melonjaknya harga gas industri.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Gani saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026), yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Andi Gani, ancaman PHK paling dekat saat ini berasal dari industri keramik yang sangat bergantung pada pasokan gas sebagai sumber energi utama produksi. Ia menyebut puluhan ribu pekerja di sejumlah perusahaan keramik besar berada dalam posisi rentan akibat membengkaknya biaya operasional.
“Maksimal 10 hari ke depan, sekitar 55 ribu buruh terancam PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena persoalan gas industri,” kata Andi Gani.
Harga Gas Melonjak, Industri Keramik Tertekan
Andi Gani menjelaskan harga gas industri yang sebelumnya berada di kisaran US$6 per MMBTU kini disebut telah melonjak hingga sekitar US$23 per MMBTU. Kenaikan tersebut membuat biaya produksi industri padat energi meningkat drastis.
Industri keramik termasuk sektor yang paling terdampak karena proses pembakaran bahan baku membutuhkan konsumsi gas dalam jumlah besar dan berlangsung terus-menerus. Ketika harga gas naik tajam, perusahaan menghadapi dilema antara menaikkan harga produk atau menanggung lonjakan biaya produksi.
Dalam beberapa pekan terakhir, KSPSI telah memperingatkan bahwa mahalnya gas industri menyebabkan banyak produk manufaktur, khususnya keramik dan alas kaki, menumpuk di gudang karena daya serap pasar melemah. Kondisi tersebut membuat perusahaan mengurangi volume produksi dan memangkas jam kerja pekerja.
Tekstil Disebut Menjadi Korban Berikutnya
Tidak hanya industri keramik, Andi Gani memperingatkan sektor tekstil berpotensi menjadi korban berikutnya apabila pemerintah tidak segera menstabilkan harga gas industri.
Menurut dia, hampir seluruh industri yang menggunakan gas sebagai komponen energi utama akan menghadapi tekanan serupa. Kenaikan biaya produksi dapat menurunkan daya saing produk dalam negeri di tengah persaingan dengan barang impor dan lemahnya permintaan pasar.
“Sebentar lagi menyusul tekstil. Pokoknya yang memakai gas industri pasti akan berat,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut sejalan dengan berbagai laporan industri manufaktur yang saat ini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga persaingan pasar global. Sektor tekstil sendiri dalam beberapa bulan terakhir telah berkali-kali dikaitkan dengan potensi pengurangan tenaga kerja akibat meningkatnya biaya produksi dan penurunan pesanan.
Andi Gani Pertama Kali Ungkap Ancaman PHK
Isu ancaman PHK akibat harga gas industri sebenarnya telah lebih dahulu diungkap Andi Gani pada awal Juni 2026. Saat itu, ia mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera mengambil langkah untuk menekan harga gas industri.
Dalam pernyataannya, Andi Gani menilai harga gas sudah berada pada level yang tidak wajar dan berpotensi memicu “badai PHK” di berbagai sektor manufaktur. Ia juga mengungkapkan banyak perusahaan mulai mengurangi jam kerja pekerja karena produksi menurun dan stok barang menumpuk di gudang.
KSPSI bahkan telah melakukan dialog dengan sejumlah perusahaan dan serikat pekerja sektor kimia, energi, dan pertambangan yang mengonfirmasi meningkatnya kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha apabila harga gas tidak segera dikendalikan.
Dasco Langsung Hubungi Dirut Pertamina
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, untuk meminta penjelasan mengenai kenaikan harga gas industri.
Dalam forum Rakernas KSPI, Dasco mengaku prihatin terhadap potensi PHK puluhan ribu pekerja yang disebut dapat terjadi dalam waktu dekat. Ia menilai persoalan ini harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi gelombang pengangguran baru.
“Sekitar 55.000 pekerja disebut terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan,” ujar Dasco.
Politikus Partai Gerindra itu juga mengusulkan pertemuan bersama antara perwakilan buruh, pemerintah, Pertamina, dan DPR untuk mencari solusi konkret terkait pasokan dan harga gas industri. Langkah mitigasi dinilai penting agar aktivitas produksi tetap berjalan dan lapangan kerja dapat dipertahankan.
Pemerintah Didesak Bertindak Cepat
Kalangan serikat pekerja menilai persoalan gas industri kini bukan sekadar isu energi, melainkan telah menjadi persoalan ketenagakerjaan nasional. Jika harga gas tetap tinggi dalam waktu lama, sektor manufaktur berpotensi melakukan efisiensi besar-besaran yang berujung pada PHK.
Karena itu, KSPSI mendesak pemerintah segera menyiapkan kebijakan untuk menjaga harga gas industri tetap kompetitif, terutama bagi sektor-sektor padat karya seperti keramik, tekstil, alas kaki, kaca, dan manufaktur lainnya.
Tanpa intervensi cepat, ancaman kehilangan pekerjaan yang saat ini membayangi 55 ribu buruh dikhawatirkan menjadi awal dari gelombang PHK yang lebih luas di sektor industri nasional.
(berbagai sumber)