Editor: Devona R
Ketua KPK Setyo Budiyanto bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso usai penandatanganan prasasti peresmian Halte Setiabudi Integritas, Jakarta, Minggu (21/6/2026). (Foto: Antara)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Upaya menanamkan budaya antikorupsi kini hadir di ruang publik Ibu Kota. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, Minggu (21/6/2026), sebagai bagian dari kampanye memperkuat nilai-nilai integritas di tengah masyarakat.
Peresmian halte tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta, sekaligus bertepatan dengan peresmian kawasan Jalan HR Rasuna Said yang terus dikembangkan sebagai koridor perkotaan modern.
Acara dihadiri Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua DPRD Jakarta Suhud Alynudin, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, jajaran Pemprov Jakarta, pimpinan PT Transjakarta, hingga komedian Cak Lontong.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa penamaan halte tersebut bukan sekadar pergantian identitas sebuah fasilitas transportasi umum. Menurutnya, nama yang disematkan di ruang publik memiliki kekuatan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat.
"Harapan saya, penamaan ini menjadi memori kolektif. Orang akan mengingat, menjaga, dan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan nama yang disematkan," ujar Setyo.
Setyo mengungkapkan, gagasan tersebut lahir dari pengalamannya yang cukup sering menggunakan transportasi publik seperti KRL, MRT, LRT, hingga Transjakarta. Dari kebiasaan itu muncul ide agar ruang-ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi tentang pentingnya integritas.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK melalui koordinasi dengan Pemprov Jakarta. Gubernur Pramono Anung pun menyambut baik inisiatif tersebut hingga akhirnya direalisasikan.
Menurut Setyo, sebuah nama bukan sekadar identitas, tetapi juga mengandung pesan moral yang dapat terus diingat masyarakat. "Nama mengandung makna yang sangat luar biasa. Saya yakin semua setuju bahwa sebuah nama bisa membawa harapan dan komitmen bersama," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan halte tersebut tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Pendanaannya berasal dari skema pemanfaatan pendapatan iklan, sebagai bagian dari inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Jakarta.
Pramono menyebut peresmian Halte Setiabudi Integritas menjadi salah satu dari tiga agenda penting Jakarta pada hari itu. Selain penamaan halte, pemerintah juga meresmikan kawasan Jalan HR Rasuna Said, menggelar kegiatan pilah sampah di kawasan Monas, serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan pedestrian deck di kawasan Dukuh Atas.
Jembatan pejalan kaki tersebut nantinya akan menghubungkan lima moda transportasi massal dan ditargetkan selesai pada tahun depan.
"Kami ingin menunjukkan bahwa pembangunan Jakarta tidak selalu bergantung pada APBN maupun APBD. Skema pembiayaan yang kami gunakan diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan kota," ujar Pramono.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Lontong turut mengapresiasi penamaan Halte Setiabudi Integritas. Menurutnya, keberadaan nama tersebut menjadi pengingat bahwa integritas harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar slogan.
"Penamaan itu membawa harapan. Integritas bukan berhenti pada formalitas nama, tetapi bagaimana kita berkomitmen untuk menjaganya setiap hari," kata Cak Lontong.
Melalui kolaborasi ini, KPK dan Pemprov Jakarta berharap ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas mobilitas warga, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan budaya antikorupsi kepada masyarakat.
(Sumber: Pemprov DKI)