 |
| Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. (Foto: dpr.go.id) |
GEBRAK.ID; BANDUNG – Hari-hari terakhir pendaftaran Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat (Jabar) berubah menjadi "neraka" bagi calon murid dan para orang tua. Mulai dari akun tak kunjung diverifikasi, jadwal yang berubah mendadak, hingga sistem yang tiba-tiba mbledos.
Tak ayal gelombang keluhan atau protes membanjiri Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Kini, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian angkat bicara dan meminta evaluasi total, sementara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sudah memecat satu pejabat.
"Ini Layanan Publik, Bukan Coba-coba!"
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti tajam carut-marut pelaksanaan PCMB 2026 Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa kejadian ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan kegagalan layanan publik yang berpotensi merugikan hak pendidikan ribuan anak.
"Berbagai keluhan yang muncul harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh penyelenggara. Sistem penerimaan murid baru merupakan layanan publik yang menyangkut hak pendidikan masyarakat," kata Hetifah kepada awak media, Kamis (11/6/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut mengkritik bahwa sistem yang tidak matang mengindikasikan lemahnya tata kelola dan infrastruktur teknologi. Ia meminta agar kendala teknis tidak lagi berulang dan pihak terkait bergerak cepat agar tidak ada satu pun calon murid yang dirugikan.
"Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik tidak dirugikan akibat kendala teknis yang terjadi," imbuh Hetifah.
Gubernur Dedi Mulyadi Turun Gunung, Satu Pejabat Langsung Dicopot
Ketegangan memuncak ketika Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat dipenuhi puluhan orang tua murid sejak Senin (8/6/2026) lalu. Mereka mengeluhkan berbagai persoalan, mulai dari gagal lolos Seleksi Sekolah Maung hingga akun yang error saat beralih ke jalur reguler. Termasuk sistem PCMB 2026 yang sering mengalami gangguan.
Menyikapi hiruk-pikuk itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas. Ia langsung turun menemui warga dan memeriksa langsung tim teknis. Hasilnya, Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar, Suhendar, resmi dinonaktifkan.
"Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Jangan Hanya Ganti Pejabat, Sistemnya Juga Harus Dibongkar!
Meski menghormati langkah tegas Gubernur, Hetifah mengingatkan agar pencopotan pejabat tidak sekadar menjadi "kambing hitam" sesaat. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jabar melakukan pembenahan sistemik secara menyeluruh.
"Kita berharap perbaikan tidak hanya berfokus pada aspek personal atau pergantian pejabat, tetapi juga menyentuh pembenahan sistem secara utuh. Ke depan harus ada pengujian sistem lebih matang (trial) sebelum pelaksanaan, serta mekanisme pengaduan yang responsif," pungkas Hetifah.
Dengan masih banyaknya orang tua yang mengantre di Disdik Jabar hingga berita ini diturunkan, publik kini menunggu apakah sistem SPMB 2026 akan diperpanjang atau justru dihentikan sementara. Yang jelas, ini adalah alarm keras bagi penyelenggara pendidikan di Indonesia agar tidak lagi meremehkan uji coba teknologi.
(Berbagai Sumber)
JANGAN TERLEWATKAN Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Tikomdik Disdik Jabar Usai Kisruh Jalur PCMB 2026, Pengelolaan Sistem Dialihkan ke Diskominfo