 |
| Pemerintah batalkan rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita. (Foto: ist) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID, JAKARTA – Pemerintah memutuskan membatalkan rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita. Harga minyak goreng rakyat tersebut tetap dipertahankan sebesar Rp15.700 per liter meskipun sebelumnya sempat diwacanakan naik akibat lonjakan harga bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar global.
Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, mengatakan pemerintah memilih mencari solusi lain guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan Minyakita di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat.
“Minyakita sampai saat ini tidak ada kenaikan. Yang akan kita lakukan adalah menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan,” kata Budi Santoso usai peluncuran restoran Ayam Gepuk Pak Gembus Spot Plus di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut dia, pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita yang dilakukan oleh Perum Bulog dan ID Food. Saat ini porsi distribusi melalui BUMN pangan minimal sebesar 35 persen dan berpotensi dinaikkan menjadi lebih dari 50 persen.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat stok dan menjamin pasokan Minyakita di berbagai daerah sehingga harga di tingkat konsumen tetap terkendali.
“Kita coba cari solusi yang lain dulu yang lebih bagus. Salah satunya dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintah,” ujarnya.
Sempat Dipastikan Akan Naik
Sebelumnya, pemerintah sempat menyatakan hampir pasti menaikkan HET Minyakita. Kebijakan tersebut dipertimbangkan menyusul kenaikan harga CPO dunia yang berdampak langsung terhadap biaya produksi minyak goreng kemasan sederhana itu.
Budi Santoso pada awal Juni lalu mengungkapkan bahwa harga produksi Minyakita telah mencapai sekitar Rp13.500 per liter. Sementara harga CPO saat itu berada di kisaran Rp15.500 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat produsen menghadapi tekanan margin yang cukup besar apabila HET tetap dipertahankan pada level Rp15.700 per liter.
“Kalau CPO-nya saja sudah Rp15.500, tidak mungkin dijual dengan harga yang sama tanpa ada konsekuensi kerugian. Karena itu kami menghitung harga keekonomiannya,” ujar Budi saat itu.
Fokus Perluas Distribusi dan Stabilkan Pasokan
Alih-alih menaikkan harga, pemerintah kini memilih memperkuat mekanisme distribusi. Kementerian Perdagangan menilai keterlibatan BUMN pangan yang lebih besar dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan sekaligus menekan potensi kenaikan harga di pasar.
Pengamat sektor pangan menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok yang masih berfluktuasi.
Selain memperbesar distribusi melalui Bulog dan ID Food, pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap rantai pasok minyak goreng rakyat guna memastikan Minyakita tersedia sesuai HET di tingkat konsumen.
Kebijakan mempertahankan HET Minyakita ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah masih memprioritaskan stabilitas harga pangan dan perlindungan daya beli masyarakat, meski di sisi lain menghadapi tekanan kenaikan biaya produksi akibat dinamika harga komoditas global.
( berbagai sumber)