 |
| Opini Chappy Hakim: rencana mal bawah tanah Bundaran HI Jakarta harus belajar dari Bandara Kertajati. Perencanaan, keselamatan, dan transparansi wajib menjadi prioritas. (Foto ilustrasi Gebrak.id/AI) |
Gagasan membangun mal bawah tanah di kawasan Air Mancur Selamat Datang, Bundaran HI, Jakarta, memang terdengar modern dan futuristik. Bayangannya pun menarik: ruang komersial baru yang berdiri di bawah salah satu ikon paling terkenal di Indonesia.
Namun justru karena lokasinya sangat strategis sekaligus sarat nilai sejarah, proyek ini tidak bisa diperlakukan layaknya pembangunan biasa. Pertanyaannya bukan sekadar apakah teknologi memungkinkan proyek tersebut diwujudkan, melainkan apakah benar-benar dibutuhkan, telah melalui kajian yang matang, serta siap menghadapi seluruh risiko yang mungkin muncul.
Pembangunan tidak hanya soal menggali tanah, menuangkan beton, memasang eskalator, lalu meresmikan proyek. Yang jauh lebih penting adalah kualitas perencanaan, aspek keselamatan, keberlanjutan, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Indonesia tidak kekurangan proyek besar. Yang masih sering kurang justru budaya perencanaan yang matang.
Belajar dari Kertajati
Bandara Internasional Kertajati menjadi contoh yang layak dijadikan pelajaran. Bandara megah di Majalengka, Jawa Barat, tersebut dibangun dengan investasi besar dan harapan tinggi, tetapi realisasi trafik penumpang serta manfaat ekonominya belum sesuai proyeksi awal.
Persoalannya bukan pada keputusan membangun bandara, melainkan pada kesenjangan antara ambisi dan realitas. Di atas kertas, semua perencanaan tampak menjanjikan. Namun kebutuhan pasar, perilaku pengguna, konektivitas, aksesibilitas, hingga dinamika ekonomi tidak selalu berjalan sesuai optimisme perencana.
Karena itu, studi kelayakan (feasibility study) seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap proyek strategis, bukan sekadar dokumen administratif untuk melegitimasi keputusan yang telah dibuat sebelumnya.
Risiko Jakarta tidak Sesederhana yang Dibayangkan
Jika Kertajati mengajarkan pentingnya perhitungan ekonomi, maka rencana pembangunan mal bawah tanah di Bundaran HI menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks.
Jakarta menghadapi persoalan banjir, penurunan muka tanah (land subsidence), kepadatan utilitas bawah tanah, hingga berada di kawasan Ring of Fire yang memiliki tingkat aktivitas gempa tinggi. Kondisi tersebut membuat setiap pembangunan bawah tanah harus mempertimbangkan faktor geologi, hidrologi, serta mitigasi bencana secara menyeluruh.
Bangunan bawah tanah memiliki standar keselamatan yang jauh lebih rumit dibanding bangunan di permukaan. Sistem ventilasi, drainase, jalur evakuasi, pengendalian asap, pasokan listrik cadangan, akses petugas penyelamat, hingga prosedur penanganan keadaan darurat harus dirancang berdasarkan skenario terburuk, bukan kondisi ideal.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apabila terjadi gempa, banjir besar, kebakaran, atau kepanikan massal, apakah seluruh sistem keselamatan benar-benar siap dijalankan, bukan hanya tertulis di atas kertas?
Kajian Harus Menjadi Pengawal, Bukan Stempel
Dalam banyak proyek besar, seringkali kajian akademik hadir setelah keputusan politik lebih dahulu diambil. Pola seperti ini berisiko melahirkan pembangunan yang lebih didorong ambisi daripada kebutuhan.
Kajian geologi, lingkungan, keselamatan, transportasi, ekonomi, hingga tata kota seharusnya menjadi pagar yang mampu mengatakan "belum layak" apabila memang masih terdapat persoalan mendasar.
Setidaknya terdapat empat hal yang tidak boleh ditawar dalam proyek seperti ini. Pertama, studi kelayakan harus dibuka secara transparan kepada publik.
Kedua, kajian kebencanaan wajib melibatkan pakar independen lintas disiplin. Ketiga, simulasi keselamatan harus dapat diuji secara nyata, bukan sekadar menjadi dokumen administratif. Keempat, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka manfaat publik dari pembangunan tersebut.
Apakah Jakarta benar-benar membutuhkan tambahan pusat perbelanjaan di bawah tanah? Ataukah yang lebih mendesak justru peningkatan kualitas ruang publik, trotoar, transportasi massal, serta kenyamanan pejalan kaki?
Tidak semua ruang kosong harus dikomersialkan. Tidak semua ikon kota harus diberi proyek baru.
Kota Bukan Sekadar Etalase
Modernitas sebuah kota tidak diukur dari banyaknya gedung tinggi, pusat belanja, atau proyek monumental. Kota yang maju justru ditandai oleh kualitas perencanaan, keselamatan warganya, tata kelola yang transparan, serta keberanian untuk menolak proyek yang belum benar-benar dibutuhkan.
Bundaran HI bukan sekadar simpul lalu lintas. Kawasan ini merupakan wajah Jakarta yang menyimpan nilai sejarah dan identitas kota. Karena itu, setiap intervensi pembangunan harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi.
Banyak negara berhasil membangun ruang bawah tanah secara aman. Namun keberhasilan tersebut ditopang oleh disiplin perencanaan, standar keselamatan yang ketat, tata kelola yang baik, dan budaya pemeliharaan yang konsisten.
Jangan Terburu-buru
Bersikap kritis terhadap sebuah proyek bukan berarti anti-pembangunan. Justru sikap kritis diperlukan agar pembangunan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi beban di masa depan.
Sebelum proyek mal bawah tanah di Bundaran HI dilanjutkan, pemerintah perlu menjawab secara terbuka mengenai urgensi pembangunan, manfaat publik, risiko yang mungkin timbul, pembiayaan, pengelolaan, hingga skenario keselamatan apabila terjadi keadaan darurat.
Indonesia berada di atas Ring of Fire. Jakarta berdiri di atas tanah yang penuh tantangan. Bundaran HI merupakan simbol ibu kota yang tidak boleh diperlakukan secara serampangan.
Pembangunan yang bijak bukanlah proyek yang paling cepat dimulai, melainkan proyek yang paling matang direncanakan. Jangan membangun hanya karena ambisi. Bangunlah dengan perhitungan, disiplin, dan akal sehat.
Jakarta, 20 Juni 2026
*) Pusat Studi Air Power Indonesia