 |
| Koalisi Masyarakat Sipil. (Foto: Setara Institute) |
GEBRAK.ID,JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Desakan itu disampaikan menyusul bertambahnya jumlah peserta yang meninggal dunia selama mengikuti pelatihan menjadi lima orang. Koalisi menilai insiden tersebut merupakan bukti nyata bahwa pendekatan militer tidak tepat diterapkan dalam program yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia pengelola koperasi.
Dalam pernyataan resminya, Sabtu (27/6/2026), koalisi menyebut tragedi tersebut sebagai konsekuensi serius dari kebijakan yang keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan maupun relevansi.
"Tragedi ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan," demikian bunyi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil.
Koalisi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi membutuhkan kompetensi di bidang manajemen, tata kelola usaha, keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan kewirausahaan, bukan pendidikan bercorak militer.
Selain meminta penghentian latsarmil, koalisi juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program SPPI KDKMP-KNMP. Mereka meminta investigasi independen atas penyebab kematian para peserta serta pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara apabila ditemukan unsur kelalaian.
Koalisi juga menyerukan penghentian praktik militerisasi dalam berbagai program sipil yang dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan urusan sipil.
Kemhan Sampaikan Duka dan Lakukan Evaluasi
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima peserta SPPI yang tengah menjalani pelatihan bela negara dan manajerial.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan mengatakan seluruh peserta yang meninggal telah memperoleh penanganan medis, sementara keluarga korban mendapatkan pendampingan dan santunan dari pemerintah. Kemhan juga menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar kejadian serupa tidak terulang.
DPR Minta Latsarmil Dihentikan Sementara
Desakan evaluasi juga datang dari DPR RI. Sejumlah anggota Komisi I meminta Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan latihan dasar militer bagi peserta SPPI hingga proses evaluasi selesai dilakukan.
Menurut mereka, meninggalnya lima peserta merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh, mulai dari proses seleksi kesehatan, standar pelatihan, pengawasan, hingga prosedur penanganan medis selama kegiatan berlangsung.
Polemik mengenai pelibatan latihan militer dalam program calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih terus menjadi sorotan publik. Berbagai kalangan meminta pemerintah memastikan setiap program pembangunan sumber daya manusia dijalankan sesuai kebutuhan kompetensi, mengedepankan keselamatan peserta, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
(berbagai sumber)