 |
| Menkes Budi Gunadi mengungkapkan Indonesia masih kekurangan 93.200 tenaga medis untuk bisa memenuhi kebutuhan dokter di seluruh Indonesia. (Foto ilustrasi: Freepik) |
Editor: Devona R
GEBRAK.ID; JAKARTA – Indonesia masih berada dalam kondisi darurat kekurangan tenaga medis. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa negara ini masih mengalami defisit dokter umum yang sangat signifikan, mencapai angka 93.200 orang.
Berdasarkan perhitungan terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disusun dengan pendekatan berbasis data 10 tahun ke belakang, kebutuhan dokter umum nasional idealnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang tersedia saat ini.
"Ini pertama kalinya pemerintah menyusun proyeksi kebutuhan tenaga medis secara nasional. Untuk dokter umum saja, gap-nya sekitar 93.200, sementara lulusan baru setahun kita hanya sekitar 12.000 hingga 14.000," ujar Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/6/2026) .
Bukan Hanya Distribusi, Jumlah Dokter Juga Timpang
Selama ini, permasalahan kesehatan kerap hanya terfokus pada isu distribusi yang tidak merata. Namun, Menkes Budi menegaskan bahwa berdasarkan data terbaru, masalah utamanya adalah jumlah dokter yang memang belum mencukupi secara absolut.
"Selama ini kita dengar masalahnya distribusi. Tapi data yang kita miliki tidak demikian. Masalahnya adalah jumlahnya yang memang masih kurang," tegasnya .
Data Kemenkes menunjukkan bahwa rasio dokter di Indonesia saat ini hanya sekitar 0,5 dokter per 1.000 penduduk. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan standar minimal Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk negara berpendapatan menengah, yakni 1 dokter per 1.000 penduduk.
Bahkan, di tingkat global, Indonesia menempati posisi terendah di antara negara-negara G20 dan kalah dari negara tetangga seperti Myanmar serta Thailand.
Penyusunan Peta Jalan 10 Tahun ke Depan
Untuk keluar dari krisis ini, Kemenkes kini memiliki peta jalan yang lebih matang. Perhitungan kali ini mempertimbangkan berbagai variabel kompleks seperti tingkat pensiun, kematian dokter, pergerakan antarwilayah, hingga perubahan pola penyakit masyarakat (epidemiologi) yang kini didominasi penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson .
"Jadi sekarang kita sudah memiliki rencana supply dan demand untuk setiap tenaga medis dalam 10 tahun ke depan, sampai level kabupaten atau kota," tambah Budi .
Insentif hingga Rp30 Juta dan Percepatan Lulusan
Menghadapi defisit yang dalam, pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu strategi utama untuk mengatasi ketimpangan dan kekurangan adalah dengan memberikan insentif besar-besaran bagi dokter yang mau bertugas di daerah terpencil.
Pemerintah telah menyiapkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di wilayah seperti Nias, Maluku, dan Papua. Insentif ini belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya, sehingga total penghasilan bisa mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan.
Selain itu, pemerintah melalui kebijakan afirmasi juga membuka jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based). Targetnya adalah meningkatkan produksi dokter spesialis dari saat ini hanya 2.700 orang per tahun menjadi 10.000 orang per tahun .
"Dengan target standar WHO, kita butuh sekitar 280.000 dokter. Kita harus mengejar ketertinggalan ini," pungkas Menkes, menandakan perlunya kerja keras semua pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan nasional.
(berbagai sumber)