Editor: A. Rayyan K
Mendagri Tito Karnavian usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026
yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak
Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam
Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan akan bertepatan dengan puncak musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026.
Instruksi tersebut disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut El Nino berpotensi berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027. Pemerintah menilai periode Juli hingga Oktober menjadi fase yang paling rawan karena cuaca diperkirakan lebih panas dan curah hujan menurun drastis.
Arahan itu disampaikan Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).
"Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujar Tito.
Menurut Tito, pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga dampak El Nino benar-benar terjadi. Langkah mitigasi harus segera disiapkan sesuai tingkat kerawanan di masing-masing wilayah agar potensi kerugian dapat ditekan sejak dini.
Karhutla dan Krisis Air Jadi Ancaman Utama
Mendagri menjelaskan, ada dua ancaman besar yang perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah selama periode El Nino.
Pertama, meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kondisi cuaca yang lebih kering dan suhu udara yang meningkat. Kedua, berkurangnya ketersediaan air yang dapat berdampak pada sektor pertanian, perkebunan, hingga operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
"El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah kekurangan air," kata Tito.
Tito menegaskan, apabila tidak diantisipasi dengan baik, dampak El Nino berpotensi mengganggu produksi pangan nasional, pasokan air bersih, hingga memicu kerugian ekonomi di berbagai daerah.
Pemda Diminta Bergerak Lebih Cepat
Untuk menghadapi situasi tersebut, Tito meminta seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah terkait.
Koordinasi tersebut penting agar seluruh langkah mitigasi disusun berdasarkan data dan analisis dari BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, para gubernur diminta memastikan koordinasi berjalan hingga tingkat kabupaten dan kota sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara terpadu sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Pemerintah Pusat Siapkan Berbagai Langkah Mitigasi
Pemerintah pusat juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi dampak El Nino di berbagai sektor.
Kementerian Pertanian akan memperkuat sistem irigasi, pompanisasi, serta menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produksi pangan tetap terjaga selama musim kemarau.
Sementara itu, BNPB disiapkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang membutuhkan guna membantu menjaga pasokan air dan mengurangi potensi kekeringan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung selama beberapa bulan ke depan.
Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Tito juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Ia meminta pemerintah daerah melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa dalam menyusun strategi mitigasi.
Menurut Tito, sinergi yang kuat akan mempercepat respons ketika terjadi kebakaran hutan, kekeringan, maupun gangguan terhadap sektor pertanian dan sumber daya air.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah berharap seluruh daerah dapat memanfaatkan waktu sebelum puncak musim kemarau untuk memperkuat kesiapsiagaan sehingga dampak El Nino terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian dapat diminimalkan.
(Sumber: Puspen Kemendagri)