Editor: A. Rayyan K
Mendagri Tito Karnavian (kanan) saat menggelar pertemuan bersama seluruh
gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota
Jayapura, Senin (22/6/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) di Tanah Papua untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai menggelar pertemuan bersama seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).
"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Mendagri Tito.
Tito menegaskan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun BPS semata. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan proses pendataan berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Tito, hasil sensus akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi di setiap daerah, termasuk wilayah Papua, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan berdasarkan data yang valid.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 mulai dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pendataan tersebut mencakup berbagai aktivitas ekonomi masyarakat serta kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," kata Amalia.
Ajakan tersebut mendapat respons positif dari seluruh kepala daerah yang hadir. Mereka menyatakan siap mendukung penuh pelaksanaan sensus agar proses pendataan berjalan optimal di masing-masing wilayah.
Dukungan disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," tegas Ahmad Nausrau.
Komitmen Mendagri terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukanlah hal baru. Dalam berbagai kesempatan, Tito Karnavian secara konsisten mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk berpartisipasi aktif menyukseskan program nasional tersebut.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) pada 15 Juni 2026. Kesepakatan itu bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS dalam pelaksanaan sensus di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan basis data yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi nasional. Data tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan strategis, mulai dari perencanaan pembangunan, peningkatan investasi, pengembangan usaha, hingga penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih tepat sasaran.
Pertemuan di Jayapura juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pejabat Badan Pusat Statistik, serta jajaran Pemerintah Provinsi Papua.
(Sumber: Puspen Kemendagri)