Editor: Zaky AH
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Kemenkeu RI)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dua program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tidak akan menjadi ancaman bagi kesehatan fiskal nasional.
Namun di tengah optimisme pemerintah, sejumlah pelaku pasar dan lembaga pemeringkat masih mencermati dampak jangka panjang program-program tersebut terhadap keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), Purbaya mengatakan pemerintah telah menjelaskan kepada lembaga pemeringkat internasional bahwa berbagai program prioritas tersebut dirancang secara fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berkembang.
"Tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," kata Purbaya.
Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang muncul terkait kebutuhan anggaran besar untuk menjalankan sejumlah program unggulan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah Klaim Fondasi Fiskal Tetap Aman
Menurut Purbaya, dalam pertemuannya dengan lembaga pemeringkat internasional S&P Global, pembahasan tidak berfokus pada keberadaan program MBG maupun Koperasi Merah Putih sebagai ancaman terhadap APBN.
Purbaya menyebut perhatian S&P justru lebih banyak tertuju pada persepsi pasar dan sentimen investor yang berkembang di tengah pelaksanaan berbagai program baru pemerintah.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau fondasinya, enggak ada masalah," ujar Purbaya.
Purbaya menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menopang berbagai agenda pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Ia juga memastikan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga stabilitas APBN apabila terjadi gejolak ekonomi global, termasuk risiko kenaikan harga energi dan perlambatan ekonomi dunia.
Defisit Dijaga di Kisaran 2-3 Persen
Salah satu poin yang ditekankan pemerintah adalah komitmen menjaga defisit anggaran tetap dalam batas aman. Purbaya menyebut pelaksanaan program-program prioritas tidak akan membuat defisit APBN keluar dari koridor yang telah ditetapkan.
"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen. Dan kalau kepepet misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," kata Purbaya.
Pernyataan tersebut penting mengingat program MBG diproyeksikan menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia dengan cakupan puluhan juta penerima manfaat. Sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak kecil untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Sentimen Pasar Jadi Tantangan
Meski pemerintah optimistis, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari kemampuan membiayai program, tetapi juga dari persepsi pasar terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia.
Hal ini tercermin dari perhatian yang disampaikan lembaga pemeringkat S&P Global terkait sentimen negatif yang berkembang di pasar, sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam konteks tersebut, transparansi pembiayaan, efektivitas pelaksanaan program, serta kemampuan pemerintah menjaga penerimaan negara akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat.
Karena itu, pernyataan Purbaya dapat dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memberikan sinyal bahwa APBN tetap berada dalam jalur yang terkendali. Namun pada saat yang sama, pasar diperkirakan akan terus menunggu realisasi anggaran dan dampak nyata dari program-program tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kondisi fiskal nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Dengan kata lain, perdebatan mengenai MBG dan Koperasi Merah Putih bukan lagi sekadar soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan seberapa efektif program tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara.
(Sumber: Kementerian Keuangan)