Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli. (Foto: Tangkapan layar TVOne)
Editor: A. Rayyan K
JAKARTA – Wacana bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memantik respons dari PDI Perjuangan (PDIP). Menanggapi pernyataan PSI yang menyebut Jokowi sudah tak lagi bersama PDIP, partai berlambang banteng itu menegaskan bahwa Jokowi bukan keluar atau mengundurkan diri, melainkan telah dipecat sejak Desember 2024.
Penegasan tersebut disampaikan politikus PDIP, Guntur Romli, yang menanggapi pernyataan Ketua DPP PSI Bestari Barus terkait rencana penyematan jaket PSI kepada Jokowi sebagai simbol resmi bergabungnya mantan presiden tersebut ke dalam jajaran partai.
Menurut Guntur, narasi yang menyebut Jokowi tidak lagi bersama PDIP perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
"Saya koreksi, Jokowi bukan sekadar tidak lagi bersama PDI Perjuangan. Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan bersama Gibran, Bobby, dan sejumlah kader lainnya pada Desember 2024 karena pelanggaran terhadap konstitusi partai, AD/ART, serta peraturan internal partai," ujar Guntur, Minggu (14/6/2026).
Guntur menegaskan, status Jokowi saat ini bukan sebagai kader yang memilih keluar atau mengundurkan diri dari partai, melainkan telah diberhentikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Karena itu, kata Guntur, langkah politik Jokowi setelah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP sepenuhnya bukan lagi urusan partainya.
"Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tetapi dipecat karena pelanggaran. Setelah dipecat, apakah beliau memilih tidak berpartai atau bergabung dengan partai lain, itu bukan lagi menjadi urusan PDI Perjuangan," kata Guntur.
Sindiran soal Status di Partai
Dalam kesempatan yang sama, Guntur juga menyinggung sikap sejumlah pendukung Jokowi pada masa lalu yang menolak penyebutan Jokowi sebagai "petugas partai" saat masih bernaung di PDIP.
Menurutnya, jika saat ini Jokowi benar-benar bergabung dengan PSI untuk mendukung kepentingan elektoral partai, maka terdapat kontradiksi dengan narasi yang selama ini dibangun oleh para pendukungnya.
"Dulu pendukung Jokowi tidak mau beliau disebut petugas partai. Bahkan istilah itu sering dijadikan bahan ejekan. Kalau sekarang masuk partai untuk kepentingan elektoral partai, tentu publik bisa menilai sendiri," ujar Guntur.
Guntur juga membandingkan posisi Jokowi ketika berada di PDIP dengan kemungkinan peran yang akan dijalankannya di PSI. Ia menyebut kader partai yang mendapat penugasan dari partai seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara.
PSI Siapkan Penyematan Jaket untuk Jokowi
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus mengungkapkan bahwa partainya tengah menyiapkan agenda penyematan jaket PSI kepada Jokowi. Penyematan tersebut disebut sebagai simbol resmi bergabungnya Jokowi sekaligus menandai posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina PSI.
Menurut Bestari, prosesi tersebut nantinya akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
Meski belum mengungkap waktu pelaksanaannya secara pasti, Bestari menilai langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada publik mengenai posisi politik Jokowi saat ini.
"Yang paling penting adalah menjadi penegasan kepada publik bahwa Pak Jokowi bukan sekadar menyampaikan pernyataan secara lisan," kata Bestari.
Bestari menambahkan, setelah penyematan jaket dan pengumuman resmi dilakukan, masyarakat akan mengetahui secara jelas bahwa Jokowi telah berada dalam barisan PSI. "Setelah disematkan jaket dan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum, itu menjadi penegasan kepada publik bahwa Pak Jokowi sudah bersama PSI dan tidak lagi bersama PDI Perjuangan."
Rencana bergabungnya Jokowi dengan PSI terus menjadi sorotan publik karena dinilai dapat memengaruhi dinamika politik nasional menjelang kontestasi politik berikutnya. Di sisi lain, pernyataan saling balas antara PSI dan PDIP menunjukkan bahwa hubungan politik kedua kubu masih menyisakan ketegangan pasca berakhirnya masa pemerintahan Jokowi.
(Sumber: PDIP)