Editor: A. Rayyan K
Pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya semakin tepat
sasaran. (Foto: indonesia.go.id)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Dalam penyempurnaan program tersebut, pemerintah menetapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagai prioritas utama penerima manfaat.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas program nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan kelompok 3B dipilih karena merupakan sasaran yang paling strategis dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.
"Intervensi gizi paling efektif memang berada pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, mereka menjadi prioritas dalam penataan Program Makan Bergizi Gratis," ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada kelompok rentan, tetapi juga memperluas perhatian kepada masyarakat yang tinggal di wilayah 3T. Selama ini, kawasan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses layanan hingga ketersediaan sumber daya pendukung.
"Daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini mungkin belum mendapatkan perhatian secara maksimal juga akan menjadi fokus utama pemerintah," kata Qodari.
Qodari menilai Program MBG telah memberikan manfaat nyata karena makanan bergizi disalurkan secara rutin kepada para penerima selama kegiatan belajar di sekolah berlangsung. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mendukung tumbuh kembang anak Indonesia.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Karena itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar kualitas pelaksanaan program terus meningkat.
Ke depan, penyempurnaan akan difokuskan pada peningkatan mutu gizi makanan, kebersihan atau higienitas, hingga tata kelola distribusi agar seluruh penerima memperoleh layanan yang lebih baik.
"Saya kira akan banyak perubahan yang dilakukan ke depan. Insya Allah kualitas gizi, kualitas kesehatan, serta higienitas makanan yang diterima anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui akan semakin baik," ujar Qodari.
Presiden RI Prabowo Subianto, lanjut Qodari, juga memberikan perhatian khusus terhadap program unggulan tersebut. Kepala Negara telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan tata kelola agar pelaksanaan MBG berjalan semakin efektif, akuntabel, dan sesuai target.
Menurut Qodari, setiap rencana perbaikan akan dilaporkan kepada Presiden sehingga proses evaluasi mendapat pengawasan langsung dari pemerintah pusat.
Tak hanya melibatkan Badan Gizi Nasional, proses evaluasi juga menggandeng Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Lembaga tersebut telah menerima paparan mengenai rencana pengembangan program sekaligus memberikan berbagai masukan yang bersifat konstruktif.
Salah satu dasar evaluasi berasal dari survei yang dilakukan DEN terhadap sekitar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Survei tersebut bertujuan memotret kondisi nyata pelaksanaan Program MBG di lapangan, mulai dari mekanisme distribusi hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Temuan dari survei tersebut akan menjadi bahan masukan yang sangat penting bagi pimpinan BGN dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan," kata Qodari.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain memperkuat ketahanan gizi anak sekolah, program ini juga diarahkan mendukung percepatan penurunan stunting melalui intervensi pada kelompok yang paling membutuhkan.
Dengan evaluasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran, transparan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan gizi.
(Sumber: Bakom RI)