 |
| Pemerintah kembali menempatkan dana Rp381 triliun di perbankan hingga akhir 2026 untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit. ( Foto: kemenkeu) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Pemerintah memutuskan kembali menempatkan dana negara hingga Rp381 triliun di sektor perbankan nasional hingga Desember 2026. Langkah tersebut diambil untuk menjaga likuiditas perbankan agar penyaluran kredit kepada dunia usaha dan masyarakat tetap tumbuh.
Keputusan itu diumumkan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung usai rapat koordinasi penguatan fiskal dan moneter di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Juda menjelaskan, pemerintah akan kembali menempatkan dana sebesar Rp281 triliun di perbankan. Dana tersebut merupakan kelanjutan dari skema penempatan dana pemerintah yang sebelumnya sempat dikurangi, namun kini dipulihkan dan diperpanjang hingga akhir tahun.
"Setelah dievaluasi, dana pemerintah di perbankan sebesar Rp281 triliun dikembalikan lagi dan diperpanjang hingga Desember 2026," ujar Juda.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana siaga (standby fund) sebesar Rp100 triliun yang masih ditempatkan di Bank Indonesia. Dana tersebut dapat sewaktu-waktu disalurkan ke perbankan apabila kebutuhan likuiditas meningkat.
Dengan demikian, total dana pemerintah yang berpotensi ditempatkan di sektor perbankan mencapai Rp381 triliun.
Jaga likuiditas agar kredit tetap tumbuh
Menurut Juda, kebijakan tersebut diambil karena permintaan kredit dari sektor usaha masih cukup tinggi. Pemerintah ingin memastikan perbankan memiliki likuiditas yang memadai sehingga mampu terus menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan kredit perbankan pada Mei 2026 masih mencapai sekitar 11,5 persen. Pemerintah berharap tren pertumbuhan dua digit tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun.
Likuiditas yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting agar perbankan tetap agresif menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dana sempat ditarik sebagian
Juda menjelaskan, sebelumnya pemerintah sempat menarik sekitar Rp110 triliun dari dana yang ditempatkan di perbankan sebagai bagian dari pengelolaan kas negara. Kini dana tersebut dikembalikan sehingga total penempatan kembali menjadi Rp281 triliun.
Di luar jumlah tersebut, pemerintah juga menyiapkan tambahan dana cadangan Rp100 triliun sebagai langkah antisipasi apabila kondisi likuiditas perbankan membutuhkan dukungan lebih besar.
Bagian dari penguatan stabilitas ekonomi
Kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan merupakan bagian dari koordinasi pemerintah bersama otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan bertujuan memperkuat likuiditas bank sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan optimal.
Pemerintah berharap tambahan likuiditas tersebut mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, sekaligus memperkuat ketahanan sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global.
Sementara itu, pemerintah juga menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap berada dalam kondisi yang sehat. Hingga Mei 2026, defisit APBN masih berada di kisaran 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun.
( berbagai sumber)