GEBRAK.ID; JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap langkah cepat yang diambil pemerintah setelah menerima laporan adanya dugaan penyelewengan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Begitu mendapat informasi mengenai sejumlah kejanggalan yang diduga melibatkan unsur pimpinan lembaga tersebut, Prabowo langsung memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana untuk melakukan penelusuran.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Menurut Prabowo, laporan mengenai dugaan penyimpangan tersebut sudah diterimanya sejak beberapa waktu lalu dan menjadi perhatian serius pemerintah.
"Saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo di hadapan peserta acara.
Kepala Negara menegaskan bahwa setelah menerima laporan tersebut, dirinya segera meminta klarifikasi dan investigasi awal dari sejumlah lembaga terkait. Langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap informasi yang diterima dapat diverifikasi secara objektif dan profesional.
Prabowo menilai kualitas kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan sebuah institusi. Karena itu, jika persoalan terjadi di tingkat pimpinan, dampaknya bisa memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Terlebih, BGN saat ini mengemban tugas strategis menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Menurut Prabowo, program tersebut bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak sekolah, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Berbagai negara maju, kata dia, telah membuktikan bahwa pemenuhan gizi yang baik mampu menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat lembaga pengawasan dan penegak hukum. Ia meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, hingga institusi terkait lainnya untuk menyampaikan kebutuhan yang diperlukan agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif.
"Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian. Semua lembaga penegak hukum harus kita perkuat," tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan, khususnya pada program-program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar.
(Sumber: Tim Media Presiden)
JANGAN TERLEWATKAN
- Kejaksaan Agung Jemput Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakilnya, Pengumuman Resmi Sore Ini
- Prabowo Beri Peringatan Keras soal MBG: “Saya tak Mau Uang Rakyat Dicuri, tidak Ada Pengecualian!”
- Kejaksaan Agung Bongkar Dugaan Korupsi MBG: Yayasan Milik Dadan Cs Disebut Nikmati Miliaran Rupiah per Hari!
