 |
| Pemerintah membuka opsi menutup sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan pembengkakan jumlah titik. (Foto: BGN) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA– Pemerintah membuka opsi menutup sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan pembengkakan jumlah titik yang dinilai menyebabkan pemborosan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun per bulan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026). Dalam kesempatan itu, Zulhas memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Program MBG yang sedang dilakukan pemerintah.
Menurut Zulhas, pemerintah semula menargetkan pembangunan 21.000 titik SPPG. Namun berdasarkan data terbaru, jumlahnya telah mencapai 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.
"Terjadi jual-beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal 21.000, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik," ujar Zulhas.
Potensi Pemborosan Rp12 Triliun Setahun
Pembengkakan jumlah dapur MBG tersebut berdampak pada meningkatnya biaya operasional. Dengan asumsi insentif sekitar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG, pemerintah memperkirakan terdapat pengeluaran tambahan lebih dari Rp1 triliun setiap bulan atau sekitar Rp12 triliun dalam setahun.
Selain itu, pembengkakan juga terjadi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dari target sekitar 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik, dengan 6.138 titik telah memiliki surat keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Zulhas mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah bersama BGN melakukan penataan ulang agar pelaksanaan program lebih efisien dan tepat sasaran. Proses penataan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan.
Pemerintah Pertimbangkan Penutupan SPPG Berlebih
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui penutupan SPPG yang jumlahnya berlebih menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di kawasan Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026), saat menjelaskan langkah penataan Program MBG.
"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (penutupan SPPG yang berlebih), tetapi hari ini belum bisa dipastikan karena semuanya masih diinventarisasi dan ditata," kata Prasetyo.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan berupaya agar penataan tersebut tidak mengganggu distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Seluruh SPPG yang telah berjalan juga diminta tetap menjaga standar operasional dan kualitas layanan selama proses evaluasi berlangsung.
BGN Sebelumnya Tegaskan Program MBG Tetap Berjalan
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menegaskan bahwa informasi mengenai penghentian sementara Program MBG adalah tidak benar atau hoaks. Dalam pengumuman resmi tertanggal 5 Juni 2026, BGN memastikan pencairan anggaran tetap berjalan sesuai mekanisme dan layanan MBG di seluruh Indonesia terus berlangsung.
Dengan demikian, evaluasi dan penataan ulang yang sedang dilakukan pemerintah tidak berarti Program Makan Bergizi Gratis dihentikan, melainkan difokuskan pada pembenahan tata kelola, efisiensi anggaran, serta pengawasan operasional SPPG.
(berbagai sumber)