Editor: Devona R
Pemerintah memastikan proses pendidikan bagi siswa SD Negeri 10 Linge,
Kabupaten Aceh Tengah, tetap berjalan meski sekolah mereka mengalami
kerusakan berat akibat banjir bandang. (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Pemerintah memastikan proses pendidikan bagi siswa SD Negeri 10 Linge, Kabupaten Aceh Tengah, tetap berjalan meski sekolah mereka mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini menyiapkan relokasi sekaligus pembangunan sekolah baru demi menjamin keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan layanan pendidikan pascabencana yang terus dikawal pemerintah di wilayah Aceh Tengah. Selain menyediakan ruang belajar sementara, pemerintah juga tengah mempersiapkan dukungan anggaran untuk pembangunan sekolah permanen di lokasi yang dinilai lebih aman dari ancaman bencana.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa keselamatan warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Keselamatan anak, guru, dan warga sekolah adalah prioritas utama. Karena itu, pemulihan layanan pendidikan di SD Negeri 10 Linge tidak hanya diarahkan agar anak-anak dapat segera kembali belajar, tetapi juga memastikan mereka belajar di tempat yang aman, layak, dan lebih tangguh terhadap risiko bencana,” ujar Gogot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Menurut Gogot, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah dan berbagai mitra akan terus mengawal penyediaan ruang kelas darurat sekaligus mempersiapkan pembangunan sekolah baru di kawasan relokasi yang telah dinilai aman.
Kerusakan parah yang dialami SD Negeri 10 Linge membuat bangunan sekolah tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hasil kajian pemerintah menunjukkan bahwa lokasi sekolah lama kini masuk kategori zona merah sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembangunan ulang di tempat yang sama.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, Muhammad Syafran, menjelaskan bahwa keputusan relokasi memang tidak mudah. Namun langkah tersebut dinilai sebagai solusi terbaik untuk melindungi keselamatan siswa dan tenaga pendidik dalam jangka panjang.
“Relokasi merupakan investasi masa depan. Sekolah yang akan dibangun nantinya tidak hanya lebih baik dari sisi fasilitas, tetapi juga lebih aman dari potensi bencana yang mungkin terjadi di kemudian hari,” kata Syafran.
Sebagai solusi sementara, pemerintah mulai membangun tiga Ruang Kelas Darurat (RKD) pada 6 Juni 2026. Lokasinya berada sekitar 500 meter dari sekolah lama dan berdekatan dengan area yang direncanakan menjadi lokasi sekolah permanen.
Dengan adanya fasilitas tersebut, para siswa diharapkan sudah dapat mengikuti pembelajaran secara lebih nyaman saat tahun ajaran baru dimulai. Pembangunan ruang kelas darurat diperkirakan selesai dalam waktu tiga hingga empat minggu.
Selama masa tanggap darurat, Kemendikdasmen juga telah menyalurkan berbagai bantuan pendidikan. Sejak Februari 2026, sekolah menerima tiga unit tenda kelas darurat yang telah beberapa kali diperbaiki akibat kerusakan.
Tak hanya itu, pada Maret 2026 pemerintah menyalurkan 93 paket perlengkapan sekolah berupa tas, buku dan alat tulis, 511 buku teks pelajaran, 100 buku bacaan, serta 96 pasang sepatu bagi siswa terdampak banjir bandang.
Dukungan lainnya diberikan melalui Dana Operasional Pendidikan Darurat senilai Rp55 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membersihkan area belajar sementara, menyediakan mebel darurat, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, hingga media pembelajaran yang dibutuhkan selama masa pemulihan.
Sementara itu, Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan lahan pengganti yang aman, memiliki status hukum yang jelas, dan bebas sengketa.
Menurut Jamjam, kepastian legalitas lahan menjadi syarat penting agar proses pembangunan sekolah baru dapat segera direalisasikan tanpa kendala administratif di kemudian hari.
Data Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan sedikitnya 17 satuan pendidikan terdampak bencana dan berada di kawasan zona merah sehingga memerlukan relokasi. SD Negeri 10 Linge menjadi salah satu sekolah yang masuk dalam daftar prioritas penanganan.
Saat ini pemerintah daerah telah mengidentifikasi sejumlah lokasi relokasi, meski proses pembebasan lahan dan penyelesaian aspek legal masih terus berlangsung. Sebagian sekolah terdampak bahkan telah masuk dalam skema pendanaan revitalisasi tahap pertama melalui dukungan lintas kementerian maupun mekanisme swakelola.
Pemulihan pendidikan di Aceh Tengah dilakukan seiring proses relokasi masyarakat yang terdampak banjir bandang. Karena itu, penataan kembali layanan pendidikan dirancang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan lokasi permukiman baru warga serta kemudahan akses belajar bagi anak-anak.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap seluruh peserta didik tetap mendapatkan hak pendidikan yang aman, layak, dan berkelanjutan meski harus menghadapi situasi sulit akibat bencana alam.
(Sumber: Kemendikdasmen)