 |
| BPS jelaskan Sensus ekonomi 2026 bukan untuk pajak tapi untuk kepentingan pembangunan. ( Foto: BPS) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan apakah data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, sementara yang lain berharap pendataan tersebut berujung pada pemberian bantuan sosial atau insentif pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukanlah program pendataan pajak maupun mekanisme penyaluran bantuan sosial. Kegiatan yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Statistik yang dilaksanakan secara berkala untuk mendata seluruh kegiatan usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro, usaha rumahan, toko daring, hingga perusahaan berskala besar. Pendataan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi salah satu sumber data ekonomi paling komprehensif yang dimiliki pemerintah.
Bukan untuk Pajak
BPS menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan. Informasi yang diberikan masyarakat tidak digunakan sebagai dasar penetapan pajak maupun pemeriksaan perpajakan.
Dalam berbagai sosialisasi SE2026, BPS juga menekankan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan hanya akan disajikan dalam bentuk agregat atau statistik umum. Dengan demikian, identitas maupun informasi individu pelaku usaha tidak dipublikasikan.
Mengapa Masyarakat Perlu Didata?
Kepala BPS sebelumnya menjelaskan bahwa data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Pemerintah membutuhkan informasi terkini mengenai jumlah usaha, karakteristik usaha, tenaga kerja, penggunaan teknologi digital, hingga kondisi ekonomi daerah untuk merancang program pembangunan yang tepat sasaran.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah dapat mengetahui sektor-sektor usaha yang berkembang, daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, hingga tantangan yang dihadapi pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.
Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah, termasuk program pengembangan UMKM, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau.
Manfaat Langsung bagi Pelaku Usaha
Meski tidak memberikan bantuan secara langsung kepada responden, hasil sensus memiliki manfaat besar bagi dunia usaha.
BPS menyebutkan data SE2026 dapat membantu pelaku usaha memahami peta persaingan, melihat potensi pasar, mengidentifikasi peluang investasi, serta menyusun strategi bisnis yang lebih akurat berdasarkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
Selain itu, sensus akan menghasilkan informasi penting mengenai jumlah usaha, tenaga kerja, aset, pendapatan, hingga tingkat adopsi teknologi digital. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor, akademisi, asosiasi bisnis, dan pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pengembangan ekonomi.
Fokus Baru: Ekonomi Digital dan Lingkungan
Berbeda dengan sensus sebelumnya, SE2026 juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.
BPS menilai transformasi digital yang terjadi dalam satu dekade terakhir telah mengubah pola usaha masyarakat secara signifikan. Oleh karena itu, pendataan kali ini akan mencakup penggunaan internet, aktivitas perdagangan digital, serta berbagai aspek ekonomi modern yang berkembang pesat.
Selain itu, sensus juga akan memotret praktik ekonomi yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Menjadi Dasar Kebijakan 10 Tahun ke Depan
Para ahli statistik dan ekonom menilai hasil Sensus Ekonomi memiliki peran strategis karena menjadi rujukan berbagai survei ekonomi lanjutan dan penyusunan indikator ekonomi nasional.
Data yang terkumpul akan digunakan untuk memperbarui peta ekonomi Indonesia, menyusun kerangka sampel survei nasional, serta mendukung evaluasi dan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang.
Karena itu, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dinilai sangat penting agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia secara akurat.
BPS mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang benar saat petugas sensus melakukan pendataan, sehingga hasil SE2026 dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.
( berbagai sumber)