 |
| TB Hasanuddin ungkap anggaran Latsarmil Kopdes Rp30 juta/orang. Penghematan triliunan jika latihan militer dihapus. Simak selengkapnya. (Foto: dprri.go.id) |
GEBRAK.ID, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, membeberkan rincian anggaran pelatihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia mengungkapkan, biaya pelatihan mencapai Rp 45 juta per orang dengan porsi terbesar untuk kegiatan kemiliteran.
TB Hasanuddin dalam siaran persnya, Senin (29/6/2026), menjelaskan bahwa dari total biaya pelatihan selama 45 hari, sekitar Rp 30 juta per peserta digunakan untuk latihan militer, sementara Rp 15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi.
"Berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi," ujar Hasanuddin.
Legislator yang bermitra dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) ini menegaskan bahwa tugas utama manajer Kopdes adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha. Dengan demikian, materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," tuturnya.
Potensi Penghematan Anggaran Hingga Triliunan Rupiah
TB Hasanuddin menghitung, apabila komponen latihan militer dihilangkan dan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial, negara dapat menghemat sekitar Rp 30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta.
"Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari itu menghabiskan Rp 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp 45 juta per orang," jelasnya.
Jika skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 peserta, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliunan rupiah.
Hasanuddin mengusulkan agar Kementerian Koperasi menjadi pihak yang membiayai pelatihan manajerial bagi calon pengelola Kopdes Merah Putih. Sementara pelatihan manajerial bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tragedi Lima Peserta Meninggal Jadi Momentum Evaluasi
Pengungkapan anggaran ini muncul di tengah sorotan publik setelah lima calon manajer Kopdes Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer. Kelima korban adalah Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menyatakan tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap metode pelatihan, standar keselamatan, dan tata kelola penyelenggaraan program.
"Setiap nyawa manusia sangat berharga. Tragedi ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta," tegas Maneger.
Ombudsman menyampaikan empat poin rekomendasi evaluasi, yakni kesesuaian kurikulum dengan kompetensi manajer koperasi, proporsionalitas aktivitas fisik berdasarkan prinsip keselamatan, kepatuhan terhadap SOP keselamatan termasuk kesiapan tenaga medis, serta akuntabilitas penyelenggaraan melalui evaluasi internal yang transparan.
Kemhan: Latsarmil Bukan Pendidikan Militer, Tetap Dievaluasi
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes Merah Putih bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyatakan kegiatan ini dirancang untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, dan profesionalisme.
"Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya," ujar Ketut dalam jumpa pers di Kantor Kemhan.
Meski demikian, atas arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kemhan telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, penyesuaian intensitas kegiatan, hingga penguatan pengawasan medis.
Pemerintah juga memberikan santunan Rp 50 juta kepada masing-masing keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian.
Desakan dari Berbagai Pihak
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak Kemhan menghentikan sementara Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, pendekatan pelatihan harus disesuaikan dengan latar belakang peserta yang merupakan masyarakat sipil.
"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal," tegas Oleh Soleh.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. rer. soc. Masduki, menyoroti ketidaknyambungan antara manajemen koperasi desa dengan doktrin pertahanan keamanan. Menurutnya, tugas manajer koperasi adalah mengurus administrasi dan bisnis, sehingga kewajiban mengikuti Latsarmil menjadi sebuah ironi yang tidak relevan.
TB Hasanuddin berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
( berbagai sumber)