GEBRAK.ID, JAKARTA -- Gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjadi sorotan publik dan kini masuk dalam catatan evaluasi Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tidak hanya mengevaluasi kinerja para menteri, tetapi juga cara mereka menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.
Menurut Prasetyo, evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang dinilai adalah komunikasi publik yang dinilai dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
"Kalau ada yang berkenaan dengan salah seorang menteri yang dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu kurang pas, itu menjadi catatan. Nanti akan kami komunikasikan dan kami berharap bisa diperbaiki," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan, setiap menteri memiliki karakter yang berbeda sehingga metode evaluasi komunikasi publik juga tidak bisa disamakan dengan penilaian kinerja.
"Evaluasi terhadap seluruh kementerian maupun pejabat menteri memang terus dilakukan. Kalau dari sisi kinerja ada mekanisme tersendiri, sedangkan untuk komunikasi publik tentu parameternya berbeda karena menyangkut karakter masing-masing," ujarnya.
Pernyataan Prasetyo muncul setelah Dody Hanggodo beberapa kali menjadi sorotan akibat gaya bicaranya yang dianggap terlalu santai saat menjawab isu-isu sensitif, termasuk kabar perombakan kabinet.
Saat ditanya mengenai kritik terhadap cara berkomunikasinya, Dody mengaku gaya bicaranya dipengaruhi latar belakang sebagai orang Jawa Timur dan mantan pelaku usaha.
"Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta, ya agak slengekan," ujar Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).
Meski demikian, ia menegaskan dapat bersikap serius ketika membahas persoalan teknis yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai Menteri PU.
"Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius," katanya.
Dody juga membantah pernah mendapat teguran khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait gaya komunikasinya. Menurut dia, setiap kali dipanggil Presiden, pembahasan selalu berkaitan dengan pekerjaan kementerian.
Selain itu, Dody sempat menanggapi santai isu yang menyebut dirinya akan terkena reshuffle kabinet pada Agustus mendatang. Ia menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
"Itu hak prerogatif bos. Ampun bos, ampun," ujar Dody sambil tertawa.
Tak hanya soal komunikasi, nama Dody juga sempat dikaitkan dengan dugaan doxing terhadap Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati, setelah muncul polemik mengenai mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PU. Mutasi tersebut dikabarkan berkaitan dengan kebocoran surat perjalanan dinas Dody ke New York, Amerika Serikat
Dody membantah terlibat dalam dugaan tersebut. Bahkan, ia mengaku baru mengetahui istilah doxing saat ditanya wartawan.
"Doxing itu apa? Saya bukan pegiat media sosial. Demi Allah SWT, demi Rasulullah, saya tidak melakukan itu," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat tidak pernah dianggap sebagai persoalan. Menurutnya, kritik justru menjadi masukan penting untuk memperbaiki kinerja kementerian.
"Kritik itu bagus. Kritik membuat saya bisa memperbaiki diri lagi ke depan. Tidak ada masalah," ujar Dody.
Pernyataan Istana tersebut menjadi sinyal bahwa komunikasi publik para menteri kini ikut menjadi perhatian pemerintah, seiring meningkatnya sorotan masyarakat terhadap setiap pernyataan pejabat negara.
(Berbagai Sumber)
