Editor: Devona R
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan
Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) Jenjang
Pendidikan Menengah Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk
mengembalikan jutaan anak tidak sekolah (ATS) ke dunia pendidikan. (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk mengembalikan jutaan anak tidak sekolah (ATS) ke dunia pendidikan.
Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penerimaan peserta didik baru, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang menitikberatkan pada penjangkauan, pendampingan, hingga memastikan para peserta mampu menyelesaikan pendidikan mereka.
Melalui Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kemendikdasmen menghadirkan pendekatan baru yang lebih berpihak kepada kebutuhan anak. Program ini menyasar sekitar 2,4 juta anak usia 16 hingga 18 tahun yang saat ini belum mengenyam pendidikan akibat berbagai kendala, mulai dari faktor ekonomi, kondisi geografis, hingga persoalan sosial.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyatakan bahwa negara harus mengubah cara pandang dalam memberikan layanan pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang adil bukan berarti memberikan layanan yang sama kepada seluruh anak, melainkan menyediakan dukungan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
"Selama bertahun-tahun kita terbiasa dengan anak yang datang ke sekolah. Akan tetapi, hari ini kita harus berani melakukan perubahan paradigma untuk anak-anak yang mengalami hambatan akses pendidikan bahwa negara harus hadir mendekati dan menjemput mereka. Karena pendidikan yang berkeadilan bukan berarti memberikan layanan yang sama kepada semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh dukungan sesuai kondisi dan kebutuhannya," ujar Suharti saat membuka Webinar Nasional Pencanangan SPMB PJJ Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026, Kamis (2/7/2026).
Suharti menilai keberadaan jutaan anak yang tidak lagi bersekolah merupakan tantangan besar yang harus segera direspons. Semakin lama mereka berada di luar sistem pendidikan, semakin besar pula risiko kehilangan kesempatan memperoleh masa depan yang lebih baik.
"Tugas kita adalah untuk menjangkau mereka kembali ke sekolah dan memastikan mereka menyelesaikan pendidikannya sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa depan," kata Suharti.
Menurut Suharti, pemanfaatan sistem pembelajaran jarak jauh juga menjadi bagian dari transformasi pendidikan nasional. Dengan model tersebut, sekolah tidak lagi dibatasi oleh ruang kelas dan lokasi fisik, melainkan mampu menjangkau peserta didik di berbagai kondisi dan wilayah.
"Kita ingin memastikan tidak ada anak yang terlalu jauh untuk dijangkau, tidak ada mimpi anak Indonesia yang terhenti karena keterbatasan layanan pendidikan," tegas Suharti.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak diukur dari jumlah peserta yang mendaftar, melainkan dari kemampuan mereka bertahan hingga lulus.
"Karena pendidikan yang berkeadilan adalah bukan memberikan layanan yang sama persis, melainkan memberikan dukungan yang sesuai agar peluang sukses mereka sama," ujar Tatang.
Tatang menambahkan, fokus utama SPMB PJJ adalah memastikan peserta tetap aktif mengikuti proses belajar hingga memperoleh ijazah sebagai bekal melanjutkan kehidupan maupun memasuki dunia kerja.
"Target akhir dari SPMB PJJ ini adalah bukan hanya banyaknya pendaftar atau anak yang kembali aktif belajar, melainkan seberapa banyak anak yang mampu bertahan dan lulus," ungkap Tatang.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, mengatakan paradigma layanan pendidikan kini harus berubah dari sekadar menunggu menjadi aktif mencari peserta didik yang membutuhkan. "ATS tidak menunggu layanan, tetapi layanan yang mendatangi ATS," katanya.
Menurut Saryadi, tujuan utama program ini bukan hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang tuntas dan diakui secara formal.
"Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar meningkatkan APS (angka partisipasi sekolah). Tujuan akhirnya adalah setiap anak bisa menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pengakuan secara formal, dan melanjutkan kehidupannya," ujar Saryadi.
Peluncuran SPMB PJJ juga dibarengi dengan Deklarasi Nasional Gerakan Daerah Nol Anak Tidak Sekolah melalui Pendidikan Jarak Jauh. Gerakan tersebut melibatkan pemerintah daerah sebagai mitra utama dalam memperluas akses pendidikan.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Paudah, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan sesuai standar pelayanan minimal.
"Pemda memiliki komitmen untuk memastikan anak sekolah karena pendidikan merupakan bagian dari standar pelayanan minimal daerah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah," kata Paudah.
Pada 2026, implementasi SPMB PJJ akan dilakukan di 32 provinsi dengan melibatkan 132 sekolah penyelenggara. Kemendikdasmen berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat mampu menghadirkan kesempatan kedua bagi jutaan anak Indonesia agar kembali belajar, memperoleh ijazah, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
(Sumber: Kemendikdasmen)