 |
| Kepala BGN Nanik Deyang sambangi KPK bahas kerja sama pencegahan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola. ( Foto: BGN) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang bersama jajaran pimpinan mendatangi Gedung Merah Putih, markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/7/2026). Kedatangan mereka bertujuan membahas penguatan sinergi dan kerja sama pencegahan korupsi, khususnya terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rombongan BGN tiba di KPK sekitar pukul 10.34 WIB. Nanik datang bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Mereka disambut langsung oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin.
"Kerja sama," ujar Nanik singkat saat dimintai keterangan oleh awak media di lokasi . Trenggono yang juga dimintai komentar hanya menyampaikan, "Nanti ya".
Berdasarkan informasi yang dihimpun, audiensi ini merupakan tindak lanjut komunikasi yang telah terjalin antara pimpinan BGN dan KPK. Kunjungan tersebut bertujuan membahas hasil kajian KPK terkait delapan potensi kerawanan korupsi dalam program MBG serta langkah perbaikan tata kelola.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai hal, khususnya pada aspek pencegahan korupsi. "Terlebih sebelumnya KPK melalui Direktorat Monitoring juga telah menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi perbaikan terkait tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Budi.
Kajian dan Rekomendasi KPK untuk Program MBG
KPK sebelumnya telah mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam pelaksanaan program MBG yang menguras anggaran besar, dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026 . Temuan ini tertuang dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK.
Beberapa temuan utama KPK meliputi regulasi pelaksanaan yang belum memadai, mekanisme bantuan pemerintah yang berisiko memperpanjang rantai birokrasi dan membuka peluang praktik rente, serta pendekatan yang terlalu sentralistis yang meminggirkan peran pemerintah daerah.
KPK juga menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra, serta pengawasan keamanan pangan yang belum optimal karena minimnya keterlibatan dinas kesehatan dan BPOM . Bahkan, KPK menemukan sekitar Rp12 triliun dana MBG mengendap di rekening yayasan mitra akibat mekanisme transfer yang tidak dievaluasi secara berkala.
Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan penyusunan regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, setingkat Peraturan Presiden, serta peninjauan kembali mekanisme bantuan pemerintah . KPK juga mendorong penguatan pengawasan keamanan pangan melalui pelibatan aktif dinas kesehatan dan BPOM.
Komitmen BGN dan Sinergi Ke Depan
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan BGN untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program MBG . Sebelumnya, ia telah berkomunikasi dengan Nanik dan menyampaikan bahwa BGN masih membutuhkan dukungan KPK, khususnya dari aspek pencegahan korupsi .
"Beliau menyampaikan tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK, khususnya Kedeputian Pencegahan, untuk membahas berbagai kajian," kata Setyo.
Menurut Setyo, kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN .
Fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. "Seluruh proses harus dilakukan secara transparan terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya," ujar Setyo . Pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga unsur pengawas di daerah dan masyarakat.
Nanik sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran dan refocusing penerima manfaat program MBG. Langkah pertama yang akan diambil BGN adalah menghentikan sementara pembukaan dapur baru dan mengevaluasi ketersediaan dapur yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.
"Kami refocusing penerima manfaat, apakah perlu, eh, rasanya tidak perlu ya sekolah-sekolah kaya, karena gizinya pastinya lebih bagus. Jadi, kami arahkan bener pada anak-anak atau yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.
Sinergi antara BGN dan KPK diharapkan dapat memperkuat tata kelola program MBG agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan penguatan sistem dan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, potensi penyimpangan dapat diminimalisasi, dan manfaat program dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
( berbagai sumber)