Editor: A. Rayyan K
Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan sebuah negara untuk bertahan dan berkembang. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi langkah KemenPAN-RB yang menggagas Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi momentum penting sekaligus pengingat bagi seluruh aparatur negara untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Gerakan ini menjadi wake up call bagi seluruh aparatur pemerintah agar semakin memperkuat pelayanan publik yang menjadi wajah negara di mata masyarakat," ujar Tito.
Tito menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya pernah menyampaikan bahwa terdapat tiga pilar utama yang membuat sebuah negara mampu bertahan dalam jangka panjang. Ketiga pilar tersebut meliputi kekuatan militer, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
"Dalam konteks ini, acara kita sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien," kata Tito.
Menurutnya, membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan karakteristik daerah yang beragam, Indonesia membutuhkan sistem pelayanan yang mampu menciptakan budaya kerja yang profesional di lingkungan birokrasi.
Tito menekankan bahwa pembenahan sistem menjadi langkah paling penting dalam menciptakan perubahan perilaku aparatur. "Menurut saya selain integritas, sistemnya harus dibuat. Kalau sistem dibuat maka orang akan berubah mengikuti sistem tersebut," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Menurutnya, MPP menjadi solusi untuk menghadirkan berbagai layanan pemerintahan dalam satu tempat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Tito mendorong seluruh pemerintah daerah terus memperluas pembangunan MPP sekaligus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik.
Menurut Tito, digitalisasi pelayanan juga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan penerimaan daerah setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital.
"Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi benar-benar bisa dimaknai oleh rekan-rekan di daerah. Pelayanan publik adalah kunci agar negara kita bisa survive," tegas Tito.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta sejumlah pejabat terkait.
Sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Mendagri, Menteri PAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman RI juga menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
(Sumber: Puspen Kemendagri)