Editor: Devona R
Transformasi digital mulai menunjukkan dampak nyata dalam pelaksanaan
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, YOGYAKARTA – Transformasi digital mulai menunjukkan dampak nyata dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penerapan sistem pendaftaran secara daring mampu memangkas antrean di sekolah, mempercepat layanan administrasi, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses seluruh tahapan seleksi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pelaksanaan SPMB di berbagai daerah terus dikawal agar berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Salah satu daerah yang menjadi perhatian dalam pemantauan adalah DIY yang dinilai berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan.
Melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY, pemantauan dilakukan sejak 11 Juni hingga 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut mencakup 185 SMP, 51 SMA, dinas pendidikan kabupaten/kota, serta Pemerintah Daerah DIY.
Selama pemantauan, tim BPMP melakukan observasi lapangan, wawancara, diskusi, hingga pengisian instrumen evaluasi untuk melihat pelaksanaan seluruh jalur penerimaan, mulai dari jalur domisili, afirmasi, mutasi, hingga prestasi.
Kepala BPMP DIY, Mohammad Adi Hartono, mengatakan kehadiran tim di lapangan bukan semata-mata melakukan pengawasan, melainkan memberikan pendampingan agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai ketentuan dan mampu menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang berkualitas.
"Kehadiran BPMP di lapangan bukan untuk melakukan pengawasan semata, tetapi memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai regulasi serta menjamin hak setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas," ujar Adi seperti dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, SPMB menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan. Karena itu, seluruh tahapan seleksi harus dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon murid.
Salah satu daerah yang dinilai berhasil menerapkan sistem digital adalah Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan SPMB tingkat SMP berlangsung jauh lebih tertib karena hampir seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online, mulai dari verifikasi dokumen hingga pemilihan sekolah tujuan.
Di SMP Negeri 5 Wates, misalnya, suasana sekolah terlihat lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar orang tua dan calon murid telah menyelesaikan proses pendaftaran dari rumah sehingga tidak terjadi penumpukan di sekolah.
Panitia SPMB SMP Negeri 5 Wates, Suyatmi, mengatakan sekolah tetap membuka layanan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kendala selama proses pendaftaran.
"Posko tetap kami siagakan. Masyarakat dapat menghubungi melalui WhatsApp atau datang langsung ke sekolah jika membutuhkan bantuan," kata Suyatmi.
Keberhasilan tersebut juga didukung kolaborasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sebelum masa pendaftaran dimulai, operator sekolah dasar telah mendampingi orang tua dalam membuat akun, memverifikasi data, hingga memahami mekanisme pendaftaran daring. Pendampingan sejak awal membuat proses seleksi berjalan lebih lancar ketika jadwal resmi dibuka.
Praktik serupa juga diterapkan di Kabupaten Gunungkidul. Seluruh tahapan SPMB, mulai dari pembuatan akun, verifikasi data, pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi dilakukan secara online.
Dampaknya, kepadatan layanan di posko SPMB menurun drastis. Petugas kini lebih fokus membantu proses validasi dokumen serta memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi warga di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, FX Broto Murdopo, mengatakan pemerintah daerah tetap mengedepankan pelayanan yang inklusif meskipun sistem telah bertransformasi ke platform digital.
"Setiap wilayah tentu memiliki kondisi yang berbeda. Untuk daerah-daerah pinggiran masih ada orang tua yang memerlukan pendampingan dalam mengikuti proses SPMB full online ini. Karena itu kami terus memantau dan memberikan layanan semaksimal mungkin," ujarnya.
Hasil pemantauan Kemendikdasmen menunjukkan transformasi digital dalam pelaksanaan SPMB tidak sekadar memindahkan proses administrasi ke sistem daring. Digitalisasi juga mampu menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan DIY menjadi salah satu contoh praktik baik dalam penyelenggaraan SPMB yang didukung kesiapan teknologi, kolaborasi antarsatuan pendidikan, dan komitmen pemerintah daerah. Model ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang semakin transparan, akuntabel, dan menjamin pemerataan akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.
(Foto: Kemendikdasmen)