 |
| Taman Nasional Bromo, Komodo, dan Rinjani resmi berstatus BLU untuk mengelola keuangan mandiri, tingkatkan layanan ekowisata, dan konservasi tanpa bergantung APBN. (Foto: ist) |
GEBRAK.ID,JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara resmi menetapkan tiga unit pelaksana teknis (UPT) taman nasional ikonik sebagai Satuan Kerja (Satker) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian finansial kawasan konservasi di Indonesia.
Ketiga UPT yang dimaksud adalah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Penetapan ini merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 22 Juli 2026.
Fleksibilitas untuk Pelayanan dan Konservasi
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa penerapan status BLU merupakan wujud komitmen kementerian dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan bertaraf internasional.
Dengan adanya status BLU, ketiga taman nasional mendapatkan fleksibilitas dalam mengelola keuangan. Pendapatan yang diperoleh dari layanan seperti tiket masuk wisata dan jasa lingkungan tidak perlu lagi disetor penuh ke kas negara menunggu pencairan anggaran, melainkan dapat langsung diputar kembali untuk membiayai operasional, perlindungan kawasan, dan pengembangan fasilitas wisata.
"Fleksibilitas yang diberikan bukan untuk mencari keuntungan. Tujuannya agar pendapatan dari layanan dapat langsung dikembalikan untuk membiayai operasional, perlindungan kawasan, serta pengembangan fasilitas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wisatawan," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/7/2026).
Dukungan Satgas Pembiayaan Inovatif
Kebijakan ini juga selaras dengan penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Inovatif Taman Nasional. Gugus tugas yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo ini dirancang untuk mengakselerasi pembiayaan berkelanjutan melalui skema pembiayaan kreatif, kemitraan strategis, serta optimalisasi nilai jasa lingkungan tanpa merusak ekosistem.
Raja Juli menegaskan bahwa kolaborasi antara status BLU dan Satgas ini mendorong kedaulatan finansial kawasan konservasi agar tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini adalah bentuk nyata efisiensi dan transparansi anggaran negara demi menjaga kelestarian alam Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar kawasan," tegasnya.
Manajemen Modern dan Akuntabilitas
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko, menjelaskan bahwa penerapan PPK-BLU mengadopsi praktik manajemen modern yang meliputi perencanaan bisnis, pengendalian biaya, pengukuran kinerja, dan manajemen risiko.
Keunggulan status BLU adalah memungkinkan pengelola taman nasional merespons kebutuhan pemeliharaan kawasan dan peningkatan layanan pengunjung secara cepat tanpa terhambat proses birokrasi anggaran yang panjang.
Sebagai langkah konkret, dalam enam bulan ke depan Kemenhut akan fokus menyiapkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) terkait struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) Satker BLU serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tarif layanan BLU.
"Kami memastikan transisi ini berjalan mulus sehingga kualitas layanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat segera terakselerasi," pungkas Satyawan
(berbagai sumber)