Editor: Devona R
Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq (dua kiri) saat menghadiri diskusi pendidikan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Doa Nasional
2026 yang diselenggarakan Forum Masyarakat Kristen Indonesia (FMKI) di
Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (3/7/2026). (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, BALIKPAPAN – Komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia mendapat dukungan dari berbagai pemimpin organisasi keagamaan. Mereka menilai kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian setara kepada sekolah negeri dan sekolah swasta menjadi langkah penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan sekaligus memperkuat karakter generasi muda.
Dukungan tersebut mengemuka dalam diskusi pendidikan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Doa Nasional 2026 yang diselenggarakan Forum Masyarakat Kristen Indonesia (FMKI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (3/7/2026).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai elemen masyarakat terhadap upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
"Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional," ujar Fajar.
Menurut Fajar, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, masyarakat, dan dunia usaha agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa memandang latar belakang.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia, Romo Aloysius Budi, menekankan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai pusat dari seluruh kebijakan pendidikan.
Romo Aloysius Budi menilai pendidikan dasar tidak hanya bertugas meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kemanusiaan sejak usia dini.
"Pendidikan dasar adalah bagaimana mengangkat martabat manusia setinggi-tingginya karena seluruh proses pendidikan mau tidak mau adalah bersubjek pada manusia. Di samping membangun kualitas guru dan sarana prasarana, kita perlu membangun kurikulum yang menanamkan karakter mengasihi dalam diri anak sehingga tidak ada rasa benci kepada yang berbeda dengan dirinya," kata Romo Aloysius Budi.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Persekutuan Baptis Indonesia, Pdt. Rendy Chuang. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas belajar, tetapi juga kualitas dan keteladanan para guru.
"Pendidikan bermutu tentu mulai dari gurunya. Guru tidak hanya kualitas dalam arti knowledge tetapi karakter dan moral yang baik, mereka menjadi teladan Tut Wuri Handayani," ungkap Pdt. Rendy Chuang.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Fajar menegaskan bahwa seluruh kebijakan Kemendikdasmen berlandaskan prinsip keadilan dan inklusivitas. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan bermutu hanya karena perbedaan agama, suku, kondisi sosial, maupun status sekolah.
"Komitmen kami di Kemendikdasmen adalah menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada kelompok atau golongan apa pun yang ditinggalkan. Semua harus menjadi bagian dari aktor dalam proses mencerdaskan kehidupan anak bangsa," tegas Fajar.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program strategis, di antaranya revitalisasi satuan pendidikan, penguatan sekolah swasta, pemerataan distribusi guru, hingga penyempurnaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Fajar menjelaskan, pemerintah kini mengubah paradigma pembangunan pendidikan dengan memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri maupun swasta.
"Kami menggeser paradigma. Kami hadir untuk mengurus negeri dan swasta. Maka sekolah yang kami perbaiki bukan hanya sekolah negeri semata, tapi juga sekolah swasta," ujarnya.
Fajar mengungkapkan, sepanjang 2025 lebih dari 16 ribu satuan pendidikan di Indonesia memperoleh program revitalisasi. Sekitar 23 persen dari jumlah tersebut merupakan sekolah swasta. Sementara hingga 2026, sekitar 540 sekolah Kristiani dari jenjang PAUD hingga SMK juga menerima bantuan revitalisasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas.
Kemendikdasmen berharap kolaborasi lintas agama, dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, memperkuat karakter peserta didik, serta memastikan seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik.
(Sumber: Kemendikdasmen)