ESDM-Pertamina Prediksi Kuota LPG 3 Kg dan Pertalite Jebol Akhir Tahun
Konsumsi LPG 3 kg dan BBM subsidi diprediksi melampaui kuota APBN 2026, pemerintah ancang-ancang atur pembelian berdasarkan desil. (Foto: Gebrak.id)
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA–Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) memprediksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kg akan melampaui batas atau jebol hingga akhir 2026. Realisasi konsumsi yang meningkat hingga pertengahan tahun menjadi pemicu utama.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa kuota LPG 3 kg dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton (MT). Namun, pemerintah memproyeksikan konsumsi hingga akhir tahun mencapai 8,6 juta MT, melampaui kuota sekitar 600 ribu MT atau 7,5 persen.
“Kalau kita perhatikan di sini memang secara umum konsumsi LPG kita itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton LPG,” ujar Laode dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8).
Senada, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, menyebutkan potensi kelebihan konsumsi juga terjadi pada BBM Pertalite dan Solar. Hingga Juli 2026, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 16,54 juta kiloliter (kl) dari kuota 28,69 juta kl, sementara LPG 3 kg telah mencapai 5,05 juta MT.
Tren Kenaikan Konsumsi Tahunan
Laode menjelaskan bahwa konsumsi LPG 3 kg terus meningkat setiap tahun. Pada 2024, konsumsi mencapai 8,23 juta MT, kemudian naik menjadi 8,52 juta MT pada 2025. Proyeksi 2026 sebesar 8,6 juta MT dinilai masih sejalan dengan tren tahunan. “Kan tahun lalu aja 8,5 (juta MT), sekarang 8,6 (juta MT). Enggak tinggi. Mirip sama tahun lalu,” kata Laode usai rapat.
Potensi kelebihan kuota bervariasi per komoditas.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga menyebutkan proyeksi kelebihan untuk Solar mencapai 9,4 persen, LPG 3 kg 8,5 persen, dan Pertalite 1,7 persen.
Faktor Pendorong dan Upaya Pengendalian
Peningkatan konsumsi LPG 3 kg didorong oleh pertumbuhan penduduk nasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebutuhan untuk menjaga ketersediaan menjelang Natal dan Tahun Baru 2027 turut mempengaruhi proyeksi konsumsi.
Menghadapi potensi jebolnya kuota, Pertamina melakukan pengendalian penyaluran melalui pendaftaran 79,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) konsumen dalam sistem Subsidi Tepat. Perusahaan juga melakukan pemadanan data dengan data kependudukan dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Hingga kini, hampir semua lapisan masyarakat masih bisa membeli gas melon tanpa syarat, baik itu rumah tangga mampu maupun pelaku usaha menengah ke atas,” ungkap Laode.
Rencana Pengaturan Berbasis Desil
Pemerintah berencana mengatur pembelian LPG 3 kg berdasarkan kelompok desil dalam DTSEN. Kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran. “Desil-desilnya nanti akan diatur tuh yang LPG, bukan hanya yang BBM ya, LPG juga,” jelas Laode.
Pertamina bersama Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memvalidasi data penerima LPG 3 kg. “Semua data-data akan dilakukan penguatan-penguatan sebelum nanti kita lakukan pengaturan kepada kelas-kelas masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kg tersebut,” tandas Laode.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp272,9 triliun dalam Rancangan APBN 2027, meningkat 20,06 persen dari proyeksi APBN 2026.
(berbagai sumber)
