Kemendagri dan BGN Perkuat Sinergi, Pemda Diminta Dukung Program MBG
Kemendagri dan BGN memperkuat sinergi agar pemerintah daerah ikut mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Kepala Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
Editor: A. Rayyan K
GEBRAK.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Penguatan kerja sama itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memanfaatkan Program MBG untuk mendukung pencapaian sejumlah indikator pembangunan. Ia menyebut penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai beberapa target yang dapat terbantu melalui program tersebut.
“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Menurut Tito, pelaksanaan MBG yang optimal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan produksi pangan.
Rantai pasok lokal juga ikut terdorong karena program MBG membutuhkan pasokan dari berbagai sektor, mulai dari petani, nelayan, peternak hingga produsen pangan lainnya. Kondisi tersebut, menurut Tito, sekaligus dapat membantu pemerintah daerah mengendalikan inflasi.
“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, (ketika harga) telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” kata Tito.
Tito menegaskan pemda memiliki peran penting dalam memastikan program tersebut berjalan baik. Ia mengingatkan pelibatan pemda dalam MBG telah memiliki landasan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Kerja sama Kemendagri dan BGN juga diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama tersebut. Kolaborasi Dukcapil dan BGN diharapkan mampu memperkuat pendataan penerima manfaat MBG.
Tito mengatakan, kerja sama itu tidak hanya membantu pemerintah mengetahui jumlah penerima program, tetapi juga memastikan identitas penerima secara lebih akurat.
“Nah ini, dan dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” ujar Tito.
Penguatan koordinasi ini turut melibatkan jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta sejumlah pejabat Kemendagri.
Dari BGN hadir Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, dan jajaran terkait. Seluruh pejabat pemerintah daerah mengikuti rapat tersebut secara virtual.
(Sumber: Puspen Kemendagri)
