BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Sekolah Internasional Jadi Mayoritas
Pemutakhiran data penerima MBG membuat 1.653 satuan pendidikan tidak lagi masuk sasaran. BGN menyebut sekolah yang mandiri secara finansial menjadi salah satu pertimbangan. (Foto: BGN)
GGEBRAK.ID.JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang sasaran penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil pemutakhiran data tersebut membuat 1.653 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran data agar pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran. Menurut Sudaryono, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional.
Selain itu, terdapat sekolah yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional.Sekolah yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri juga termasuk dalam daftar yang dikeluarkan. Sekolah-sekolah tersebut tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Data Penerima MBG Dimutakhirkan
Pemutakhiran sasaran penerima dilakukan BGN bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Satuan pendidikan yang dimaksud tidak hanya sekolah negeri dan swasta, tetapi juga madrasah, pondok pesantren, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Artinya, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum menerima program tersebut. BGN menyatakan masih menerima permohonan dari sekolah yang belum mendapatkan MBG.
Namun, permohonan tersebut tidak otomatis membuat sebuah sekolah langsung memperoleh layanan. BGN terlebih dahulu melakukan investigasi dan pemetaan untuk menentukan satuan pendidikan yang menjadi prioritas sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Wilayah 3T Jadi Prioritas
Setelah melakukan penataan sasaran, BGN menyatakan perluasan MBG akan lebih diarahkan kepada kelompok dan wilayah yang dinilai memiliki kebutuhan lebih besar.Salah satu prioritasnya adalah satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi juga menjadi perhatian dalam perluasan program. BGN menyebut pendekatan tersebut diperlukan agar program MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi memberikan dampak terhadap perbaikan gizi.
Dengan demikian, pencoretan 1.653 satuan pendidikan bukan berarti program MBG dihentikan secara keseluruhan, melainkan merupakan bagian dari penataan kembali sasaran penerima.
BGN Perketat Pelaksanaan MBG
Penataan data penerima tersebut dilakukan di tengah upaya BGN memperbaiki tata kelola program MBG. Sebelumnya, BGN juga melakukan penertiban terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pada awal September 2026, BGN menyatakan menutup sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN menegaskan standar sanitasi menjadi salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan dapur MBG. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan perluasan penerima, tetapi juga mengevaluasi aspek keamanan, ketepatan sasaran, serta kualitas pelaksanaan program.
Sudaryono sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan. Program tersebut ditargetkan memberikan dampak nyata terhadap status gizi penerima manfaat sekaligus mendukung capaian pendidikan peserta didik.
Dengan pemutakhiran data tersebut, kapasitas layanan MBG diharapkan dapat lebih difokuskan kepada satuan pendidikan yang memiliki kebutuhan gizi lebih besar, terutama sekolah di wilayah dengan keterbatasan akses dan daerah yang masih menghadapi persoalan stunting.
(Dinar K/ berbagai sumber)
