Kepala BGN Klaim MBG tak Bermasalah, tapi Ribuan Dapur Ditutup dan Orang Tua Lapor Polisi: Ada Apa?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada di tengah sorotan setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut pelaksanaan program tersebut secara keseluruhan tidak bermasalah di tengah masyarakat. (Foto: BGN)
GEBRAK.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berada di tengah sorotan setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut pelaksanaan program tersebut secara keseluruhan tidak bermasalah di tengah masyarakat.
Menurut Sudaryono, kegaduhan mengenai MBG lebih banyak terlihat di media sosial. Dalam video yang ramai beredar di media sosial (medsos), Selasa (15/9/2026), ia menyebut kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari guru, orang tua siswa, wartawan hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sebagian kritik tersebut, menurutnya, berkaitan dengan faktor ideologis dan politis.
Namun, persoalan MBG tidak hanya berlangsung di ruang media sosial. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul sejumlah laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan setelah penerima manfaat mengonsumsi makanan MBG.
Salah satu perkembangan paling serius terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Reuters melaporkan 60 orang tua mengajukan pengaduan kepada polisi setelah sedikitnya 300 pelajar dilaporkan sakit usai mengonsumsi makanan program tersebut.
Pengaduan itu ditujukan kepada BGN, penyedia makanan, dan sekolah yang mendistribusikan makanan. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik terhadap sampel makanan, sementara siswa, guru dan ahli gizi juga dimintai keterangan. Artinya, hubungan sebab-akibat dalam kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan belum boleh disimpulkan secara sepihak.
Fakta lain yang menarik justru datang dari internal BGN sendiri. Di tengah pernyataan bahwa MBG secara keseluruhan tidak bermasalah, Sudaryono mengungkapkan bahwa hampir 2.000 dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup karena dinilai bermasalah. BGN juga menyatakan akan memberikan sanksi kepada pengelola yang melakukan pelanggaran.
Di sinilah pertanyaan publik menjadi lebih besar. Jika terdapat hampir 2.000 dapur yang sampai harus ditutup, apakah persoalannya hanya sebatas kegaduhan di media sosial?
Jawabannya tentu tidak sesederhana itu.
Penutupan dapur bermasalah justru menunjukkan bahwa pengawasan terhadap MBG memang diperlukan. Pada saat yang sama, langkah penertiban BGN dapat dilihat sebagai upaya memperbaiki pelaksanaan program agar kasus serupa tidak berulang.
Sorotan juga datang dari DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris bahkan mendorong pemerintah mempertimbangkan moratorium sementara program MBG di tengah munculnya berbagai kasus dugaan keracunan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa evaluasi terhadap MBG tidak hanya datang dari masyarakat atau media. Lembaga legislatif pun menilai ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Namun, bukan berarti seluruh program MBG harus dianggap gagal.
Program ini memiliki cakupan sangat besar dan ditujukan kepada jutaan penerima manfaat. Karena itu, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya berdasarkan jumlah makanan yang berhasil dibagikan atau banyaknya penerima.
Keamanan pangan, kualitas menu, standar dapur, pengawasan distribusi dan kecepatan penanganan ketika muncul masalah juga harus menjadi bagian dari penilaian.
Pemerintah tentu memiliki hak untuk mengatakan bahwa MBG secara keseluruhan berjalan baik. Tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk mempertanyakan ketika menemukan persoalan di lapangan.
Begitu pula kritik dari guru, orang tua, dan wartawan tidak otomatis membuktikan bahwa MBG gagal. Kritik tersebut justru dapat menjadi alarm agar pelaksanaan program diperiksa secara lebih ketat.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan siapa yang harus dipercaya antara BGN, guru, orang tua, atau wartawan.
Yang harus dipercaya adalah data, hasil pemeriksaan dan fakta yang dapat diverifikasi.
Jika memang sebuah dapur memenuhi standar, tunjukkan hasil pengawasannya. Jika ada dugaan keracunan, buka hasil investigasinya. Dan jika ditemukan pelanggaran, masyarakat perlu mengetahui bagaimana sanksi dijatuhkan.
Dengan cara itulah perdebatan mengenai MBG tidak berhenti pada klaim dan bantahan, tetapi bergerak menuju satu tujuan yang sama: memastikan makanan yang diterima anak-anak Indonesia benar-benar aman, bergizi dan layak dikonsumsi.
(A. Rayyan K/Berbagai Sumber)
