Pembangunan Blue Economy Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.*)

Setiap 23 September kita memperingati Hari Maritim Nasional. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Maritim pertama yang diselenggarakan pada 23 September 1963, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional melalui SK Presiden RI Nomor 249 Tahun 1964.

Bagi bangsa Indonesia, momentum ini seharusnya bukan sekadar seremoni. Hari Maritim Nasional harus menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi mendalam: apakah kita sungguh-sungguh telah membangun negeri ini sesuai dengan jati dirinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia?

Pertanyaan tersebut sangat penting dan relevan karena kita sedang menatap 2045, satu abad Indonesia merdeka.

Kita bercita-cita menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat atau Indonesia Emas pada 2045. Namun, cita-cita sebesar itu membutuhkan peta jalan (road map) dan strategi pembangunan yang tepat, benar, serta harus out of the box, tidak berjalan seperti biasa (business as usual).

Pasalnya, strategi dan program pembangunan nasional sejak 2005 hingga kini belum mampu menghasilkan daya saing yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata di atas 7 persen per tahun, berkualitas dengan menciptakan banyak lapangan kerja, inklusif dengan menyejahterakan seluruh rakyat secara berkeadilan, serta berkelanjutan (sustainable).

Semua itu merupakan prasyarat ekonomi utama bagi sebuah negara-bangsa berpendapatan menengah seperti Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) menuju negara maju dan makmur.

Salah satu kunci terpenting untuk mencapai cita-cita tersebut terletak pada keberhasilan Indonesia membangun dan memanfaatkan kekayaan laut yang membentang di kepulauan Nusantara.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sekitar 77 persen wilayah Indonesia berupa laut. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai sekitar 108.000 kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Dengan kondisi geografis seperti itu, sesungguhnya Indonesia adalah sebuah water world.

Namun, ironisnya, paradigma pembangunan Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lebih banyak berorientasi daratan atau land based development. Kita membangun dengan paradigma seolah-olah laut adalah halaman belakang Indonesia. Laut dianggap sebagai pemisah pulau-pulau kita.

Padahal, laut seharusnya menjadi halaman depan Indonesia, sekaligus penghubung dan pemersatu bangsa Indonesia.

Karena itu, menuju Indonesia 2045, kita memerlukan perubahan paradigma dari land based development menuju ocean and island based development, yaitu pembangunan yang menjadikan laut dan kepulauan sebagai salah satu basis utama pertumbuhan ekonomi nasional, sumber kesejahteraan rakyat, dan daya saing bangsa secara berkelanjutan.

Keunggulan yang tidak Dimiliki Negara Lain

Dalam ilmu pembangunan, sebagaimana diungkapkan Prof. Walter Isard dari Cornell University (1978) dan Prof. Michael Porter dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT (2017), sebuah bangsa akan lebih mudah membangun daya saing apabila bertumpu pada keunggulan komparatif (comparative advantage) yang dimilikinya.

Selain ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat jelas, yakni agro-maritim.

Di darat kita memiliki pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan berbagai sumber daya alam hayati lainnya. Sementara di laut, kita memiliki blue economy atau ekonomi maritim yang luar biasa besar.

Ekonomi biru tersebut meliputi 11 sektor, yaitu:

1. Perikanan tangkap.
2. Perikanan budidaya.
3. Industri pengolahan hasil perikanan dan seafood.
4. Industri bioteknologi kelautan.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
6. Pariwisata bahari.
7. Transportasi laut.
8. Industri dan jasa maritim.
9. Hutan pesisir (coastal forestry), seperti mangrove.
10. Sumber daya wilayah pulau-pulau kecil.
11. Sumber daya kelautan lainnya (emerging sectors).

Potensi ekonomi dari kesebelas sektor tersebut mencapai USD 1,4 triliun per tahun atau sedikit lebih besar dibandingkan PDB Indonesia saat ini yang sekitar USD 1,38 triliun. Potensi lapangan kerja yang dapat diciptakan mencapai lebih dari 45 juta orang, atau sekitar sepertiga dari angkatan kerja Indonesia saat ini (PKSPL-IPB University, 2018).

Selain itu, posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia juga sangat strategis. Sekitar 45 persen perdagangan global, dengan nilai mencapai USD 15 triliun per tahun, dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2016).

Dengan demikian, geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administrasi wilayah belaka. Laut harus menjadi fondasi, platform, dan strategi pembangunan industri, ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan nasional.

Semua keistimewaan itu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan anugerah Tuhan tersebut untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kedaulatan dan martabat NKRI.

Posisi Indonesia di Peta Dunia

Di bagian barat Indonesia terdapat Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan laut paling strategis di dunia. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan kawasan Asia Timur. Jutaan barel minyak dan berbagai komoditas perdagangan dunia melewati kawasan tersebut setiap hari.

Indonesia juga berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, Asia dan Australia.

Dengan posisi strategis seperti ini, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang menjadi salah satu pusat perdagangan, logistik, pelayaran, industri maritim, dan jasa kelautan dunia.

Yang menjadi persoalan adalah: apakah kita mampu mengubah posisi geografis yang istimewa itu menjadi kekuatan ekonomi dan kedaulatan NKRI?

Inilah tantangan kita.

Indonesia Timur, Raksasa Ekonomi Biru

Berabad-abad lalu, dunia datang ke Indonesia Timur, khususnya Kepulauan Maluku, karena cengkih dan pala. Rempah-rempah Maluku bahkan menjadi salah satu komoditas yang ikut mengubah sejarah perdagangan dunia.

Namun, kekayaan Maluku tidak berhenti pada rempah. Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura menyimpan kekayaan perikanan yang sangat besar.

Terumbu karang, mangrove, padang lamun, rumput laut, ikan pelagis, ikan demersal, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan berbagai biota laut hidup dalam ekosistem yang luar biasa kaya di kawasan timur Indonesia.

Maluku adalah laboratorium alam untuk masa depan ekonomi biru Indonesia.

Begitu pula Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Di kawasan ini kita menemukan kombinasi yang sangat lengkap: laut yang luas, pulau-pulau kecil, terumbu karang, mangrove, padang lamun, perikanan, rumput laut, pariwisata bahari, energi, mineral, dan keanekaragaman hayati.

Itulah gambaran raksasa ekonomi biru Indonesia yang sayangnya belum dikelola secara optimal.

Selama ini Indonesia Timur sering dilihat dari perspektif keterisolasian. Padahal, di Indonesia Timur pernah berdiri kerajaan besar maritim yang armada kapalnya menjelajah dunia.

Pelaut-pelaut Bugis, misalnya, telah lama memandang apa yang disebut keterisolasian sebagai konektivitas. Paradigma seperti itulah yang menjadikan pelaut-pelaut Bugis mampu menjelajah dunia.

Dengan paradigma tersebut, kita dapat melihat potensi Indonesia Timur untuk masa depan bangsa.

Bung Karno jauh hari sudah berpikir ke arah tersebut. Bung Karno memiliki cita-cita menjadikan Kepulauan Maluku sebagai pusat ekonomi, industri, dan pendidikan maritim dunia.

Kepulauan Indonesia yang diilustrasikan Bung Karno sebagai untaian ratna mutu manikam menggambarkan keindahan dan kekayaan pulau-pulau di Indonesia Timur.

Dari paparan di atas, menjadikan laut Nusantara sebagai garda depan perekonomian Indonesia merupakan sesuatu yang niscaya dan memiliki landasan historis.

Melalui peringatan Hari Maritim Nasional pada 23 September, kita diingatkan bahwa masa depan Indonesia terletak di laut biru. Blue economy.

Caranya, mari kita kembangkan dan kelola kesebelas sektor blue economy tersebut dengan menerapkan economy of scale, teknologi mutakhir dan inovasi, termasuk teknologi Industri 4.0 seperti artificial intelligence (AI), drone, bioteknologi, dan nanoteknologi, Integrated Supply Chain Management (ISCM), serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Selain itu, sumber daya manusia, riset, dan inovasi di bidang ekonomi biru harus terus kita perkuat dan kembangkan untuk menjalankan pembangunan ekonomi biru yang dapat meningkatkan daya saing bangsa serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, iklim investasi, kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business), dan kebijakan politik ekonomi harus kondusif bagi kinerja dan tumbuh-kembangnya blue economy.

23 September 2026

*) Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, Anggota Komisi IV DPR RI, dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2001–2004).