Pemulihan Pendidikan NTT Bergerak Positif, Ratusan Sekolah Mulai Dapat Bantuan Revitalisasi
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi (kanan), dalam Taklimat Media Perkembangan Penanganan Bencana NTT di Bidang Pendidikan, Senin (14/9/2026). (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemulihan layanan pendidikan pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menunjukkan perkembangan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai mempercepat penyaluran bantuan revitalisasi serta penyediaan Ruang Kelas Sementara (RKS) bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana.
Hingga Senin (14/9/2026), bantuan revitalisasi tahap pertama telah disiapkan untuk 187 satuan pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp50 miliar. Bantuan tersebut mencakup 140 satuan PAUD senilai Rp500 juta, lima SLB sebesar Rp6,45 miliar, dua PKBM dan satu SKB senilai Rp1 miliar, serta 39 SMK dengan anggaran Rp42,2 miliar.
Sementara itu, bantuan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA masih menjalani proses verifikasi dan validasi untuk menghitung kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Kemendikdasmen juga mempercepat penyediaan 672 unit RKS dengan anggaran sekitar Rp3,5 miliar. Rinciannya terdiri atas 194 RKS PAUD, 12 RKS SLB, 372 RKS SMK, 65 RKS SMP, dan 29 RKS SMA. Bantuan tersebut diberikan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan meski sebagian bangunan sekolah belum dapat digunakan.
Langkah itu melanjutkan pemulihan pembelajaran yang sebelumnya sudah menunjukkan perkembangan. Kemendikdasmen mencatat 2.447 satuan pendidikan telah kembali menyelenggarakan kegiatan belajar. Namun, baru 487 satuan pendidikan yang sudah kembali belajar secara normal di ruang kelas. Sebanyak 1.960 lainnya masih menggunakan berbagai moda pembelajaran darurat, seperti tenda, ruang terbuka, dan ruang kelas sementara.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan perkembangan tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah, sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak yang membantu pemulihan pendidikan di NTT.
“Kabar baik tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang bergotong royong membantu agar layanan pendidikan di NTT dapat bangkit dan pulih seperti sediakala,” kata Abdul Mu’ti seperti dalam siaran pers Kemendikdasmen, Senin (14/9/2026).
Menurut Abdul Mu’ti, Kemendikdasmen akan terus mengawal pemulihan agar kegiatan pembelajaran kembali berlangsung secara optimal. Pemerintah juga ingin memastikan anak-anak terdampak bencana tetap memiliki ruang untuk belajar dan mengejar cita-cita.
“Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan proses pemulihan pendidikan akan kami kawal bersama pemerintah daerah hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan nyaman,” tegas Abdul Mu’ti.
Pendampingan Psikososial
Selain memperbaiki sarana pendidikan, Kemendikdasmen memberikan pendampingan psikososial kepada 75 sekolah melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan bagi 120 fasilitator nasional dan 1.700 fasilitator daerah untuk mendukung sekitar 51 ribu pendidik dan tenaga kependidikan di tujuh kabupaten terdampak.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, mengatakan pendampingan tersebut penting untuk membantu warga sekolah memulihkan kondisi mental setelah menghadapi bencana.
“Langkah ini dilakukan untuk kembali membangun mental dan semangat para warga sekolah agar proses pembelajaran kembali pada situasi normal,” kata Saryadi.
Kemendikdasmen juga telah mendistribusikan tenda kelas darurat senilai Rp5,5 miliar ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Sikka, Ngada, dan Ende.
Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan awal senilai Rp6 miliar berupa 10.000 paket makanan anak, 1.000 paket sembako, 5.500 school kit, 1.500 family kit, serta 10.000 buku bacaan.
Saryadi menegaskan pemulihan pendidikan harus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi selama masa darurat.
Secara lebih luas, Kemendikdasmen pada 2026 memang menempatkan NTT sebagai salah satu wilayah prioritas revitalisasi. Sebanyak 1.487 satuan pendidikan di provinsi tersebut masuk sasaran revitalisasi dengan alokasi lebih dari Rp1,2 triliun.
(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)
