487 Sekolah di NTT Kembali Tatap Muka, 1.960 Masih Belajar dalam Kondisi Darurat
Sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat dukungan perbaikan sarana dan prasarana dengan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun pada 2026. Salah satu sekolah yang masuk dalam program tersebut adalah SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur. (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Sebanyak 487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali menggelar pembelajaran tatap muka secara normal setelah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, hingga 10 September 2026 terdapat 2.447 satuan pendidikan terdampak yang mencakup 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.960 satuan pendidikan masih menjalankan pembelajaran dengan moda darurat. Kegiatan belajar berlangsung di tenda, ruang terbuka, maupun ruang kelas sementara. Sementara 487 sekolah sudah kembali menggunakan ruang kelas setelah kondisi bangunannya dinyatakan aman.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, mengatakan pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah. Menurut dia, keberlangsungan pembelajaran harus tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan warga sekolah.
“Pembelajaran terus berjalan. Ini merupakan hasil kerja keras bersama antara sekolah, pemerintah daerah, dan seluruh mitra di lapangan,” ujar Saryadi dalam Taklimat Media Perkembangan Penanganan Bencana NTT di Bidang Pendidikan, Senin (14/9/2026).
Gempa tersebut berdampak pada tujuh kabupaten di Flores, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sebanyak 62.722 warga satuan pendidikan juga sempat berada di pengungsian, terdiri atas 54.494 peserta didik dan 8.228 guru serta tenaga kependidikan.
Kemendikdasmen juga mencatat tujuh warga satuan pendidikan meninggal dunia dalam bencana tersebut. Mereka terdiri atas enam peserta didik dan satu guru.
Dari sisi infrastruktur, dampaknya cukup besar. Sebanyak 730 satuan pendidikan dilaporkan mengalami kerusakan berat. Dari 13.750 ruang kelas yang telah dilaporkan, sebanyak 8.728 ruang mengalami kerusakan.
Saryadi menegaskan, sekolah tidak bisa langsung menggunakan bangunan yang terdampak. Tim melakukan penilaian dengan klasifikasi hijau, kuning, dan merah. Ruang yang masuk kategori kuning dan merah harus menunggu pemeriksaan serta perbaikan sebelum digunakan kembali.
Sementara itu, pembelajaran tatap muka terbatas mulai berlangsung secara bertahap sejak akhir Agustus hingga awal September. Peserta didik kelas 6, 9, dan 12 mendapat prioritas karena harus mempersiapkan diri menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan pada Oktober 2026.
Sebelum kembali ke ruang kelas, sekolah juga melakukan simulasi evakuasi dan memberikan pembekalan kesiapsiagaan kepada murid, guru, serta tenaga kependidikan.
“Kami menjalankan prinsip keselamatan secara berjenjang bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tim teknis perguruan tinggi, dan tim revitalisasi Kemendikdasmen,” kata Saryadi.
Pemulihan pendidikan di NTT juga mendapat dukungan melalui program revitalisasi. Kemendikdasmen menetapkan 1.487 satuan pendidikan di NTT sebagai sasaran revitalisasi pada 2026 dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun.
Kebijakan pembelajaran pascabencana mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026. Ada tiga prinsip utama yang menjadi dasar, yakni keselamatan sebagai prioritas, fleksibilitas moda dan waktu pembelajaran sesuai kondisi lapangan, serta dukungan psikososial bagi warga satuan pendidikan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah menargetkan layanan pendidikan tetap berjalan selama proses pemulihan, sembari memastikan sekolah yang rusak dapat kembali menjadi ruang belajar yang aman bagi para siswa dan guru.
(Endro Yuwanto/Sumber: Kemendikdasmen)
