Prabowo Wacanakan BMKG dan Badan Geologi Digabung, Ini Alasannya

Penggabungan BMKG-Badan Geologi dinilai dapat memperkuat pemantauan gempa, gunung api, tsunami, dan ancaman bencana lainnya. (Foto: ist)

GEBRAK.ID,JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka opsi untuk mengintegrasikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Gagasan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Prabowo menilai penguatan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memantau serta mengantisipasi potensi bencana di Indonesia. Wacana tersebut muncul di tengah perhatian pemerintah terhadap sejumlah bencana dan aktivitas vulkanik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala Negara juga menyinggung posisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta Kepala Badan Geologi Lana Saria meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Prabowo kemudian membuka kemungkinan agar Badan Geologi dan BMKG diintegrasikan. “Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi ya nanti kita bahas itu,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.

BMKG Siap Ikuti Arahan Prabowo

Wacana tersebut langsung mendapat respons dari BMKG. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan lembaganya siap mengikuti arahan Presiden apabila integrasi BMKG dengan Badan Geologi diputuskan. Menurut Guswanto, kedua lembaga memiliki misi yang saling berkaitan dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko bencana.

BMKG dan Badan Geologi juga memiliki peran yang saling melengkapi dalam penyediaan informasi mengenai ancaman kebumian, termasuk gempa bumi, aktivitas gunung api, dan tsunami. “Untuk penggabungan itu BMKG mengikuti dan siap melaksanakan arahan Presiden ya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung upaya mitigasi ancaman bencana,” kata Guswanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menurut Guswanto, integrasi tersebut berpotensi membuat rantai informasi mengenai ancaman bencana menjadi lebih terkoordinasi.

Komisi V DPR Dukung, tetapi Ada Syarat

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan mendukung rencana penyatuan BMKG dan Badan Geologi. Menurut Lasarus, penggabungan dapat membuat koordinasi penanganan bencana menjadi lebih efektif karena kedua lembaga memiliki fungsi yang saling berkaitan. Badan Geologi selama ini berperan antara lain dalam pemantauan aktivitas gunung api, sedangkan BMKG memiliki instrumen dan sistem pemantauan yang berkaitan dengan gempa bumi, tsunami, serta fenomena meteorologi dan geofisika.

Lasarus menilai penyatuan dapat membuat komunikasi antarlembaga menjadi lebih sederhana. Namun, dia mengingatkan pemerintah tetap harus menyelesaikan persoalan personel dan administrasi apabila rencana tersebut benar-benar dilanjutkan.

Puan Minta Penggabungan Dikaji Terlebih Dahulu

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Puan mengatakan BMKG dan Badan Geologi memiliki tugas, fungsi, serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan harus dikaji secara menyeluruh. Menurut Puan, DPR dapat mendukung apabila kajian menunjukkan integrasi kedua lembaga benar-benar memberikan manfaat lebih besar bagi mitigasi dan penanganan bencana.

“Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu. Pengkajiannya juga harus memang bermanfaat,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/9/2026).

Indonesia Hadapi Risiko Bencana Tinggi

Dorongan untuk memperkuat sistem mitigasi tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik. Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana sebelum kejadian berlangsung. Pemerintah juga diminta memperkuat anggaran mitigasi dan menyiapkan sarana pendukung agar penanganan tidak semata-mata bersifat reaktif setelah bencana terjadi.

Kementerian Sekretariat Negara mencatat Prabowo meminta penyusunan master plan mitigasi yang menyeluruh dan masif. Pemerintah juga diarahkan meningkatkan kesiapan peralatan, termasuk helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, ekskavator, serta dukungan teknologi drone dan operasi modifikasi cuaca.

Dalam konteks penggabungan BMKG dan Badan Geologi, langkah tersebut masih berupa wacana yang akan dibahas lebih lanjut, bukan keputusan final mengenai perubahan kelembagaan. Jika nantinya terealisasi, tantangan utamanya bukan hanya menyatukan organisasi, tetapi juga memastikan pembagian kewenangan, anggaran, sumber daya manusia, sistem data, serta mekanisme peringatan dini tetap berjalan efektif.

Dengan demikian, tujuan utama integrasi diharapkan bukan sekadar perubahan struktur birokrasi, melainkan mempercepat informasi dari pemantauan ancaman hingga menjadi peringatan dan tindakan mitigasi bagi masyarakat.

(Damar Pratama/ berbagai sumber)