Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Kader GMNI Perkuat Nalar Kritis dan Tinggalkan Kultur Feodal

GEBRAK.ID — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memperkuat kepemimpinan intelektual dengan menjadikan pemikiran Bung Karno sebagai pijakan perjuangan. Menurutnya, kader tidak cukup hanya memahami ideologi, tetapi juga harus mampu membaca persoalan struktural yang menghambat kemakmuran dan keadilan sosial.

Pesan tersebut disampaikan Hasto ketika menjadi narasumber penutup Lokakarya Kaderisasi Nasional GMNI di Lampung Selatan, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak 26 Oktober itu diikuti perwakilan cabang GMNI dari berbagai daerah, mulai Aceh hingga Papua.

Hasto yang juga mengajar di Universitas Bung Karno menilai kepemimpinan intelektual perlu tumbuh melalui dialog dengan pemikiran dunia, pengalaman para pemimpin revolusioner, serta pemahaman terhadap persoalan nyata masyarakat Indonesia.

Hasto menekankan pentingnya Marhaenisme sebagai dasar perjuangan yang berpihak kepada rakyat. Ideologi tersebut, menurut Hasto, harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah nyata untuk memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

“Marhaenisme menjadi landasan kebijakan struktural agar rakyat menjadi kekuatan produksi yang efektif bagi kesejahteraan sosial,” kata Hasto dalam keterangan tertulis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Hasto meminta GMNI memperkuat kaderisasi melalui pendalaman ideologi, kepemimpinan strategis, manajemen organisasi, serta pembentukan kultur organisasi yang sehat.

Hasto juga menyoroti praktik patron-klien yang dinilainya masih muncul dalam kehidupan organisasi. Pola hubungan yang menempatkan seseorang secara berlebihan di bawah pengaruh tokoh tertentu itu, menurut Hasto, bertentangan dengan semangat kesetaraan dan antifeodalisme dalam Marhaenisme.

“Patron client bagian dari feodalisme yang harus dikikis habis dari kultur GMNI,” ujarnya.

Selain pembenahan organisasi, Hasto mendorong kader mempelajari teori kritis untuk memahami hubungan antara kebijakan dan kekuasaan. Ia mencontohkan pemikiran Pierre Bourdieu dan Hannah Arendt sebagai referensi yang dapat memperkaya wawasan sosial kader.

“Teori kritis itu selalu berbicara di balik kebijakan siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan,” tegas Hasto.

Hasto juga mengingatkan pentingnya memahami geopolitik Bung Karno. Menurutnya, kondisi geografis suatu negara bersifat tetap, sedangkan aktor dan konfigurasi kekuasaan dunia terus berubah. Karena itu, pemikiran geopolitik diperlukan untuk merumuskan kepentingan nasional Indonesia.

Hasto turut mencontohkan Singapura dalam penerapan supremasi hukum, meritokrasi, pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan teknokratis.

“Hanya dengan kepemimpinan intelektual kita bisa tahu terhadap arah masa depan,” kata Hasto menutup pemaparannya.

Lokakarya kaderisasi nasional GMNI sendiri menjadi forum penguatan ideologi dan pembaruan sistem organisasi. Pada pembukaannya, DPP GMNI juga menyoroti pengembangan ekosistem digital sebagai bagian dari upaya membangun kaderisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

(A. Rayyan K/Sumber: PDIP)