Jika Gibran Mundur, Begini Mekanisme UUD 1945: Prabowo Ajukan Dua Calon Wapres ke MPR

GEBRAK.ID, JAKARTA — Wacana pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana proses pemilihannya. Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan di tengah masa jabatan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan itu menyebutkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Dari dua kandidat tersebut, MPR memilih satu orang untuk mengisi posisi yang kosong.

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Dengan ketentuan tersebut, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi dan menimbulkan kekosongan jabatan, Prabowo Subianto sebagai presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon pengganti. Namun, keputusan akhir berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan dalam sidang.

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan setelah keduanya menggelar pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut turut membahas dinamika yang berkembang menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.

Di tengah perkembangan tersebut, tekanan politik di DPR juga menguat. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.

Meski demikian, niat untuk mengundurkan diri tidak serta-merta berarti jabatan wakil presiden telah kosong. Hingga keterangan Istana Kepresidenan disampaikan, belum ada pernyataan resmi mengenai pengunduran diri Gibran yang telah diproses.

Karena itu, mekanisme dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 baru menjadi relevan apabila kekosongan jabatan wakil presiden benar-benar terjadi.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)