Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah dengan Target Hampir 80 Ribu pada 2026

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pembenahan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merevitalisasi lebih dari 55.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Program tersebut ditargetkan menjangkau hampir 80.000 sekolah hingga akhir 2026. Perbaikan diprioritaskan bagi sekolah dengan kerusakan berat, satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah yang terdampak bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pembenahan infrastruktur pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sumber daya manusia unggul sebagaimana tercantum dalam Asta Cita keempat Presiden RI Prabowo.

Menurut dia, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan sekolah agar tidak ada lagi murid yang harus belajar di ruang kelas rusak atau menggunakan fasilitas sanitasi yang tidak layak.

“Pak Presiden berkali-kali menyampaikan tidak boleh ada sekolah yang atapnya roboh, tidak boleh ada yang toiletnya kotor, tidak boleh ada kelas yang rusak dan sebagainya,” ujar Abdul Mu’ti dalam program One on One tvOne, Jumat (30/10/2026).

Pemulihan fasilitas pendidikan juga menyasar wilayah terdampak bencana di Sumatra. Abdul Mu’ti menyebut 98 persen sekolah terdampak di wilayah tersebut telah dibangun kembali dan seluruhnya sudah menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal, meskipun sebagian masih menerapkan sistem pergantian waktu belajar.

Digitalisasi dan Kesejahteraan Guru Diperkuat

Selain memperbaiki bangunan sekolah, Kemendikdasmen memperluas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sepanjang 2025, pemerintah telah mengirimkan lebih dari 288.865 papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) ke berbagai satuan pendidikan.

Pada 2026, pemerintah menargetkan tambahan distribusi lebih dari 700.000 perangkat. Dengan demikian, jumlah perangkat yang disalurkan dalam dua tahun ditargetkan melampaui satu juta unit.

Abdul Mu’ti menegaskan digitalisasi bukan sekadar membagikan perangkat elektronik. Program tersebut juga mencakup penyediaan laptop, pelatihan guru, akses internet, listrik, dan materi pembelajaran.

“Program digitalisasi itu paketnya ada empat. Pertama tentu saja adalah perangkatnya, yang kedua adalah laptop, yang ketiga yaitu pelatihan guru, dan yang keempat adalah fasilitas pendukung seperti internet, listrik, dan juga materi pembelajarannya,” jelasnya.

Teknologi tersebut juga membuka kesempatan belajar lebih luas bagi murid berkebutuhan khusus. Fitur audio pada IFP, misalnya, dapat membantu murid tunanetra mengikuti pelajaran. Sementara itu, guru di sekolah luar biasa di Kudus telah mengembangkan materi berbantuan kecerdasan artifisial (AI) untuk murid tunarungu.

Di sektor tenaga pendidik, pemerintah menjalankan kebijakan peningkatan kualitas guru melalui pendekatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan. Lebih dari 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan bantuan beasiswa Rp3 juta per semester.

Pemerintah juga meningkatkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, insentif bagi guru yang belum bersertifikat naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Kemendikdasmen turut memperkuat pendampingan murid melalui peran guru wali dan pemanfaatan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk mengenali capaian serta kebutuhan belajar.

Abdul Mu’ti menegaskan transformasi pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. “Murid jadilah pembelajar sepanjang hayat. Guru juga jadilah pendidik dan pembelajar sepanjang hayat,” pesannya.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)