Pajak Penulis Dipangkas, Pemerintah Ingin Lahirkan Lebih Banyak Penulis dan SDM Berkualitas

Pemerintah menyiapkan pemberian insentif pajak bagi profesi penulis melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5 persen. (Foto: Gebrak.id/AI)

Editor: Zaky AH

GEBRAK.ID; JAKARTA — Pemerintah mulai serius menjadikan dunia literasi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan ekonomi Indonesia. Salah satu langkah yang kini disiapkan adalah pemberian insentif pajak bagi profesi penulis melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5 persen.

Kebijakan tersebut disebut bukan sekadar stimulus ekonomi biasa, melainkan strategi membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Purbaya, jumlah penulis di Indonesia, khususnya di bidang ilmiah dan akademik, masih relatif sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan berkualitas. Karena itu, pemerintah ingin menciptakan iklim yang lebih mendukung agar masyarakat terdorong aktif menulis dan menerbitkan karya.

“Dampaknya memang bukan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Setelah buku-buku itu dibaca masyarakat, akan lahir generasi yang lebih cerdas dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Purbaya.

Purbaya menilai keberadaan buku yang lebih beragam, baik fiksi maupun nonfiksi, akan membantu masyarakat memperoleh referensi yang kredibel di tengah banjir informasi media sosial yang belum tentu terverifikasi kebenarannya.

“Tujuannya supaya penulis Indonesia lebih aktif menulis karena beban pajaknya lebih rendah,” kata Purbaya.

Kebijakan insentif ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah yang tengah digulirkan untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional pada kuartal II 2026. Selain mendukung sektor literasi, pemerintah juga menyiapkan berbagai program lain yang menyasar pendidikan, vokasi, hingga penciptaan lapangan kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif untuk penulis merupakan implementasi dari komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan pengembangan SDM nasional.

Tak hanya itu, pemerintah juga melanjutkan program magang nasional batch IV yang akan dimulai pada Juli 2026. Program tersebut menargetkan 150 ribu peserta dengan dukungan anggaran mencapai Rp4,14 triliun.

Selain program magang, pemerintah menyiapkan program vokasi nasional yang menyasar sekitar 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program itu memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2,12 triliun.

“Semua program ini diharapkan mampu menjadi stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun ini,” ujar Airlangga.

Langkah pemerintah memberi insentif bagi penulis dapat menjadi sinyal positif bagi perkembangan industri literasi nasional. Selama ini, minat baca dan budaya menulis di Indonesia masih menghadapi tantangan, mulai dari rendahnya daya beli buku hingga terbatasnya apresiasi terhadap profesi penulis.

Data UNESCO dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan pentingnya penguatan budaya literasi untuk meningkatkan daya saing suatu negara. Negara dengan tingkat literasi tinggi umumnya memiliki kualitas SDM yang lebih baik dan produktivitas ekonomi yang lebih kuat.

Karena itu, insentif pajak bagi penulis dinilai bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan investasi intelektual jangka panjang yang dapat menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan.

(Berbagai Sumber)