Ribuan Kreator Indonesia Raup Cuan dari Konten Politik AS dan Australia di Facebook

Mengejar Interaksi dan Monetisasi Meta, Kreator Disebut Aktif Membanjiri Grup Politik dengan Meme hingga Konten Buatan AI. (Foto: AI)

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID,JAKARTA — Ribuan kreator konten asal Indonesia disebut aktif mengunggah materi politik Amerika Serikat (AS) dan Australia di berbagai grup Facebook demi memperoleh pendapatan dari program monetisasi Meta.
Fenomena tersebut terungkap dalam investigasi The Guardian pada 10 Agustus 20026 yang menyoroti keberadaan apa yang disebut sebagai meme factory atau “pabrik meme” yang beroperasi dari Indonesia.

Para kreator tersebut diketahui menyasar grup Facebook yang memiliki audiens politik di AS dan Australia untuk mendapatkan interaksi yang kemudian berpotensi menghasilkan uang. Salah satu kreator yang diwawancarai The Guardian, menggunakan nama samaran Adira, mengaku tidak memiliki ketertarikan khusus terhadap politik Australia maupun AS. Ia mengatakan aktivitas tersebut dilakukan terutama untuk mengejar pendapatan dari tingginya interaksi di Facebook.

“Kami tidak mengikuti politik luar negeri, kami tidak ingin terlibat. Kami hanya mencoba mendapatkan lebih banyak dolar,” demikian pengakuannya sebagaimana dikutip The Guardian.

Menyasar Grup Pendukung Politisi Australia dan AS

Dalam laporan tersebut, Adira disebut aktif mengunggah konten ke sejumlah grup Facebook yang berkaitan dengan politik konservatif Australia dan AS. Salah satunya adalah grup Team Pauline Hanson, yang beranggotakan puluhan ribu pengguna dan mendukung politikus Australia Pauline Hanson. Ia juga mengunggah konten di grup yang berkaitan dengan tokoh politik AS, termasuk grup pendukung JD Vance dan Pete Hegseth.

Sejumlah materi yang diunggah berupa meme, gambar, serta konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI). Sebagian konten mengangkat isu sensitif, termasuk Islam, imigrasi, dan budaya Barat, yang berpotensi memicu perdebatan dan meningkatkan jumlah komentar maupun interaksi.

The Guardian sebelumnya juga menganalisis 14 grup Facebook pendukung One Nation dengan sedikitnya 8.000 anggota. Investigasi tersebut menemukan sejumlah grup tampak dikelola oleh kreator digital dari luar Australia, terutama dari Asia Tenggara.

Salah satu grup bahkan memiliki lebih dari 117.000 anggota. Administrator dan sejumlah pengguna yang aktif mengunggah konten disebut memiliki profil yang menunjukkan keterkaitan dengan Indonesia atau Asia Tenggara.

Bukan Selalu Pesanan Politik

Fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kreator bekerja untuk partai politik atau kelompok kepentingan tertentu. Adira mengatakan dirinya tidak menerima bayaran dari lembaga politik maupun agensi untuk membuat unggahan tertentu. Ia mengaku memperoleh penghasilan melalui sistem monetisasi Facebook berdasarkan performa konten.

Para kreator, menurut laporan The Guardian, juga saling bertukar informasi melalui grup Facebook dan WhatsApp mengenai grup mana yang dianggap menghasilkan interaksi tinggi.
Mereka bahkan dapat menemukan grup sasaran melalui rekomendasi Facebook. Ketika sebuah unggahan mendapatkan respons tinggi, kreator kemudian mencari grup lain dengan karakteristik audiens yang serupa.

Kondisi tersebut membuat konten politik yang awalnya dibuat untuk mengejar pendapatan dapat beredar kepada audiens politik asli di negara sasaran tanpa selalu diketahui bahwa pembuatnya berada di negara lain.

Berkaitan dengan Ekonomi “Buzzer” di Indonesia

The Guardian mengaitkan fenomena tersebut dengan ekosistem buzzer di Indonesia, yakni jaringan akun yang memperkuat atau menyebarkan pesan tertentu di media sosial. Namun, ekosistem ini tidak selalu berarti seluruh pelakunya bekerja untuk kepentingan politik. Sebagian kreator dapat beroperasi secara mandiri dengan tujuan memperoleh keuntungan dari trafik dan interaksi.

Associate Professor Ross Tapsell dari Australian National University menjelaskan bahwa istilah buzzer berkaitan dengan aktivitas membuat “kebisingan” dalam ruang digital melalui banyak akun kecil yang secara bersama-sama dapat menghasilkan dampak besar.

Sementara itu, peneliti media digital dari Queensland University of Technology, Associate Professor Timothy Graham, menilai model monetisasi berbasis interaksi turut menciptakan insentif ekonomi bagi orang untuk memproduksi konten yang mampu mempertahankan perhatian pengguna.

Meta Bayar Hampir US$3 Miliar kepada Kreator pada 2025

Besarnya peluang ekonomi tersebut tidak terlepas dari perkembangan program monetisasi Facebook. Meta menyatakan Facebook membayar hampir US$3 miliar kepada kreator sepanjang 2025, meningkat sekitar 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi jumlah pembayaran tahunan tertinggi yang pernah dicatat perusahaan tersebut.

Program Facebook Content Monetization memungkinkan kreator memperoleh pendapatan dari berbagai format konten, termasuk video, Reels, Stories, foto, dan unggahan teks.

Meta juga menyatakan pembayaran semakin diarahkan kepada konten orisinal yang menghasilkan keterlibatan dan waktu tonton berkualitas. Artinya, bagi kreator yang mengejar pendapatan, semakin besar perhatian yang berhasil diperoleh sebuah unggahan, semakin besar pula peluang konten tersebut memberikan penghasilan.

Meta Sebut Sejumlah Grup Telah Ditangguhkan

The Guardian melaporkan Meta telah menangguhkan tujuh dari 14 grup pendukung Pauline Hanson yang sebelumnya menjadi bagian dari investigasi mereka karena dinilai melanggar kebijakan platform.

Meta sendiri dalam kebijakan terbarunya menyatakan tengah meningkatkan upaya untuk mengurangi konten tidak orisinal dan spam serta memberikan distribusi lebih besar kepada kreator yang menghasilkan konten orisinal. Perusahaan juga memiliki kebijakan khusus terkait konten politik dan pemilu.

Untuk pemilu AS 2026, misalnya, Meta menyatakan akan mempertahankan sejumlah langkah transparansi dan pengawasan terhadap iklan politik serta konten yang menggunakan AI. Namun, persoalan yang terungkap dalam investigasi The Guardian bukan semata-mata soal iklan politik berbayar. Konten tersebut dibuat dan disebarkan sebagai unggahan pengguna, kemudian memperoleh perhatian dari audiens nyata yang berada di negara sasaran.

Risiko Manipulasi Percakapan Politik

Fenomena ini menimbulkan persoalan lebih luas mengenai bagaimana sistem monetisasi media sosial dapat memengaruhi percakapan politik. Konten yang dibuat bukan karena keyakinan politik pembuatnya, melainkan karena dinilai menghasilkan uang, tetap dapat membentuk persepsi audiens ketika mendapatkan distribusi dan interaksi dalam jumlah besar.

Risikonya semakin kompleks ketika konten menggunakan AI, memanfaatkan isu sensitif, atau sengaja dirancang untuk memancing kemarahan dan perdebatan.

Dalam kasus yang diungkap The Guardian, seorang kreator bahkan pernah salah menyesuaikan konteks negara ketika mengunggah materi mengenai politik AS ke dalam grup yang ditujukan untuk audiens Australia.

Hal tersebut menjadi indikasi bahwa sebagian pembuat konten tidak selalu memahami isu politik yang mereka sebarkan. Pada akhirnya, fenomena “pabrik meme” memperlihatkan sisi lain ekonomi kreator: konten politik tidak selalu diproduksi karena kepentingan politik, tetapi dapat menjadi komoditas ketika kontroversi dan interaksi menghasilkan uang.

(berbagai sumber)