Anggaran BGN Tembus Rp 240,2 Triliun di RAPBN 2027, Paling Besar di Atas Kemhan dan Kesehatan
Meskipun menerima alokasi terbesar, realisasi belanja BGN dalam dua tahun terakhir hanya sekitar 73 persen, memicu sorotan terkait efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: BGN)
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA– Pemerintah resmi mengalokasikan anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang mengemban program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) ini menerima pagu sebesar Rp 240,2 triliun, menjadikannya kementerian/lembaga dengan anggaran tertinggi di tahun tersebut.
Total belanja negara dalam RAPBN 2027 sendiri direncanakan mencapai Rp 4.097,2 triliun, dengan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.426 triliun untuk menjaga defisit anggaran tetap di angka 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
BGN Peringkat Pertama, Kemenhan dan Polri di Bawahnya
Alokasi untuk BGN pada 2027 ini berada di atas sektor-sektor vital lainnya. Berdasarkan data RAPBN 2027, berikut adalah 10 kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar :
1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 240,2 triliun
2. Kementerian Pertahanan: Rp 189 triliun
3. Kepolisian RI: Rp 139,2 triliun
4. Kementerian Pekerjaan Umum: Rp 114,59 triliun
5. Kementerian Kesehatan: Rp 102,12 triliun
6. Kementerian Agama: Rp 87,7 triliun
7. Kementerian Sosial: Rp 84,7 triliun
8. Kemendikti Saintek: Rp 65,17 triliun
9. Kemendikdasmen: Rp 61,10 triliun
10. Kementerian Keuangan: Rp 49,8 triliun
Meskipun turun dari alokasi tahun 2026 yang sebesar Rp 268 triliun, angka Rp 240,2 triliun ini masih menempatkan BGN sebagai penerima anggaran terbesar.
Sorotan Realisasi Belanja BGN yang Rendah
Meskipun mendapat pagu besar, realisasi belanja BGN dalam dua tahun terakhir menjadi perhatian. Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti bahwa alokasi besar tidak otomatis diikuti oleh penyerapan yang optimal.
Pada tahun anggaran 2025, BGN mendapat pagu Rp 71 triliun namun realisasi belanjanya hanya mencapai Rp 51,59 triliun atau sekitar 72,66 persen. Kondisi serupa diproyeksikan terjadi pada 2026, di mana dari pagu Rp 268 triliun, realisasi diperkirakan hanya sekitar Rp 214 triliun (74,83 persen).
Hambatan dalam penyerapan ini juga diakui oleh BGN. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa pada 2025, realisasi belanja barang baru mencapai 66 persen dan terdapat tunggakan belanja sebesar Rp 1,6 triliun yang akan diselesaikan melalui mekanisme DIPA 2026. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam eksekusi program MBG di lapangan. Potensi Efisiensi dan Revisi Anggaran
Sejumlah pihak menilai angka Rp 240,2 triliun tersebut masih berpotensi berubah.
Sebelumnya, dalam pembahasan awal dengan DPR, BGN menerima pagu indikatif sebesar Rp 270 triliun dengan asumsi target penerima manfaat 81 juta orang. Namun, angka ini dianggap terlalu besar dan akan dilakukan perhitungan ulang. BGN sendiri mengakui bahwa besaran anggaran untuk program MBG ke depan akan dihitung ulang secara lebih efisien.
Langkah-langkah seperti refocusing penerima manfaat dan peninjauan kembali skema operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah dilakukan untuk memastikan anggaran tepat sasaran.
DPR pun memberikan waktu satu bulan bagi BGN untuk melakukan penyusunan ulang pagu anggaran. Sebagai catatan, realisasi belanja Kementerian Pertahanan pada 2025 tercatat justru melebihi pagu awal, meningkat 209,87 persen menjadi Rp 348,94 triliun.
Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dalam RAPBN 2027 BGN berada di posisi pertama, pada realisasinya nanti, posisi tersebut dapat berubah.
( berbagai sumber)
