Pemprov DKI Buka 50 Titik CCTV untuk Publik, Warga Bisa Pantau Lalu Lintas dan Keamanan Real-Time
CCTV Jakarta merupakan langkah transparansi dan pengawasan partisipatif di ibukota Jakarta. (Foto: ist)
GEBRAK.ID,JAKARTA–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi membuka akses publik terhadap 50 titik kamera pemantau (CCTV) secara real-time. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik, mencegah tindak kriminalitas, sekaligus membantu mobilitas warga dalam memantau kondisi lalu lintas dan memilih alternatif transportasi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menyatakan bahwa CCTV tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui laman resmi https://jakcctv.jakarta.go.id/publik. Melalui portal ini, warga dapat memantau secara langsung sejumlah titik strategis di ibu kota, seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan MH Thamrin, dan kawasan Gelora Bung Karno.
“Keberadaan CCTV diharapkan dapat membantu kami memantau pelayanan publik, mencegah kriminalitas serta membantu mobilitas warga dalam memilih alternatif lalu lintas atau transportasi,” ujar Marulina dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8).
Kronologi Pembukaan Akses: Menyusul Insiden Perusakan
Pembukaan akses publik ini terjadi sehari setelah insiden dugaan perusakan sejumlah CCTV di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8). Daerah tersebut merupakan salah satu lokasi yang dilalui massa usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR. Marulina mengecam tindakan perusakan fasilitas publik tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan menghormati hak menyampaikan pendapat, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab tanpa disertai tindakan anarkis maupun vandalisme.
“Setiap tindakan perusakan terhadap fasilitas publik akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Fungsi CCTV: Dari Pengawasan Lalu Lintas hingga Deteksi Bencana
CCTV yang terintegrasi dalam program Jakarta Smart City ini tidak hanya berfungsi untuk memantau arus kendaraan. Sistem ini juga menjadi alat deteksi dini terhadap potensi banjir di area strategis seperti pintu air dan wilayah rendah, serta membantu aparat dalam menjaga ketertiban kota. Ke depannya, sistem pengawasan ini akan diperkuat melalui integrasi lintas instansi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengintegrasikan hingga 24.000 titik CCTV dari berbagai sektor, termasuk transportasi publik (MRT, LRT, Transjakarta), BUMD, hingga gedung-gedung bertingkat.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendukung langkah integrasi ini. Menurutnya, sistem pemantauan terpadu akan menjadi kekuatan baru dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga, termasuk memantau potensi kejahatan jalanan seperti begal dan jambret.
“Tentu ini langkah konkret dan meringankan masyarakat,” ujar Wibi. Dengan adanya akses publik ini, warga Jakarta kini dapat berperan aktif dalam mengawasi lingkungannya. Masyarakat dapat mengakses tautan tersebut untuk mendapatkan informasi akurat sebelum bepergian atau saat ingin mengetahui kondisi terkini di sejumlah titik ibu kota.
( berbagai sumber)
